Caption : Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. RK Dadan Surya Negara., S.P
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, - DPRD Provinsi Jawa Barat Melalui Panitia Khusus (Pansus) XIII menyampaikan 83 Rekomendasi DPRD Jawa Barat atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025.Salah satu memnjadi perhatian di bidang perkonomian yang memberiakan 17 rekomendasi.
Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat H. RK Dadan Surya Negara., S.P yang membidangi perekonomian, menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025 yang dinilai belum sepenuhnya optimal berorientasi pada penguatan ekonomi riil dan ketahanan pangan sebagai fondasi utama kesejahteraan masyarakat.
Menurut KDS, secara umum terdapat capaian yang patut diapresiasi, khususnya pada sektor investasi dan pembangunan infrastruktur. Realisasi investasi Jawa Barat pada tahun 2025 tercatat berada pada kisaran Rp296 triliun lebih, didorong oleh sektor industri manufaktur, pengembangan kawasan industri, serta proyek strategis di wilayah utara dan timur Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi juga relatif stabil di kisaran 5 persen.
“Dari sisi investasi dan infrastruktur, arah kebijakan sudah cukup baik. Konektivitas wilayah, pembangunan kawasan industri, hingga penguatan logistik memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar politisi PKS.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat pada 2025 masih berada di kisaran 7 persen, atau sekitar 1,7–1,8 juta orang, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum diikuti oleh penyerapan tenaga kerja yang optimal.
“Ini menjadi catatan serius. Investasi yang besar seharusnya linier dengan penciptaan lapangan kerja. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di atas kertas, tetapi belum dirasakan secara luas oleh masyarakat,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 4 Kabupaten Cian jur ini.
Di sisi lain, sektor ketahanan pangan dinilai belum menjadi prioritas utama dalam arah kebijakan pembangunan. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat masih stagnan di kisaran 8–9 persen. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian produktif, keterbatasan regenerasi petani, serta lemahnya hilirisasi produk pertanian menjadi tantangan yang belum tertangani secara optimal.
Produksi komoditas utama seperti padi memang relatif terjaga, namun belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di kisaran 100–103 menunjukkan bahwa margin keuntungan petani masih terbatas dan rentan terhadap fluktuasi harga.
“Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan menjaga produksi. Harus ada keberpihakan kebijakan dari hulu ke hilir, mulai dari perlindungan lahan, akses pembiayaan, teknologi, hingga kepastian pasar dan harga. Tanpa itu, petani akan terus berada dalam posisi lemah,” tutur KDS Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara investasi dengan pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat, seperti UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri dinilai menjadi kunci dalam menekan angka pengangguran.
“Ke depan, pembangunan harus lebih fokus pada ekonomi yang inklusif. Investasi harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah di daerah dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat ketahanan pangan sebagai basis kemandirian daerah,” pungkas politisi senior partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini.
Ditambahkan legislator yang rajin menyambangi dan menyapa masyarakat di daerah pemilihannnya ini menuturkan namun demikian kami(red-dprd) menyadari bahwa tema dan tahapan pembangunan tahunan provinsi Jawa Barat dalam RPJMD 2025-2029, di tahun 2025 dan 2026 belum menyentuh pada ekinomi dan ketahanan pangan secara menyeluruh, karena tema dan tahapan 2025 masih di penyiapan infrastruktur dasar dan penguatan fondasi pembangunan.
Sementara tema dan tahapan 2026 berkisar pemerataan distribusi akses layanan dasar dan konektivitas daerah. Baru tema dan tahapan 2027 pengembangan produktivitas melalui produksi pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia dan manajemen pembangunan yang berkualitas.
Ditahun 2028 fokus pada Penguatan kemampuan kompetitif daerah melalui peningkatan sumber daya ekonomi berbasis lingkungan serta di 2029 Peningkatan kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain melalui produktivitas,inovasi dan kesejahteraan masyarakat.
Politisi senior Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan semoga pemerintah provinsi komitmen dan berkesinambungan dengan tahapan-tahapan yang ada di RPJMD untuk membawa Jawa Barat Sejahtera dan Istimewa lahir batin warganya.(Red/AdPar)
