Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Keputusan pembatalan izin pendirian SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Kabupaten Bogor yang diambil Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) untuk menjamin kepastian hukum serta melindungi hak pendidikan peserta didik.
Hal tersebut menjadi perhatian serius Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Kesra salah satunya bidang pendidikan.
Menyikapi persolan tersebut Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Maula Akbar Mulyadi Putra, S.I.Pol angkat bicara,dalam upaya mencari solusi nasib ratusan siswa SMK IDN Boarding School kini terkatung-katung lantaran operasional sekolah dihentikan akibat masalah perizinan tersebut Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bertemu dengan Komite SMK IDN Boarding School di Kantor DPRD Jabar, jl Diponegor no 27 Kota Bandung, Senin (6/4/2026).
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat telah menampung aspirasi dari Komite SMK IDN Boarding School, terkait polemik perizinan yang dibatalkan, sehingga dikhawatirkan berdampak pada siswa.
Upaya yang dilakukan DPRD pun bergerak cepat dengan rencana memanggil pihak pengelola sekolah bersama sejumlah instansi terkait, termasuk DPMPTSP Jabar dan Pemkab Bogor. Targetnya, izin harus rampung sebelum proses input ijazah dimulai.
Intinya kami sebagai wakil rakyat mendengar secara langsung, bahwa keinginan dari komite terhadap tuntutannya itu sudah dipermudah oleh pihak-pihak yang sekarang hadir. Kemudian poin disepakati kita jalankan. Sebelum input dari ijazah yang harus diberikan kepada anak kelas XII, itu 1 minggu sebelum sudah beres,pungkasnya.(Red/AdPar)
