Caption : Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati.
KOTA TASIKMALAYA.LENTERAJABAR.COM,-- Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya yang berkembang di Kota Tasikmalaya.
Keberadaan IKM tidak hanya mampu mengangkat kekhasan produk daerah, tetapi juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja lokal. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati.
“Pemerintah harus melihat bahwa ada pelaku IKM yang patut kita apresiasi. Selain mengangkat khas Tasik, sektor ini juga menyerap tenaga kerja lokal, sehingga masyarakat dapat bekerja dan berdaya di daerahnya sendiri,” ujar Lina saat melaksanakan kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Kerajinan di Kota Tasikmalaya. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan rencana APBD Tahun Anggaran 2026, Senin (27/04/2026).
Lina menegaskan, pemerintah harus hadir dalam memahami kebutuhan para pelaku IKM secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan, pembinaan, hingga penguatan kapasitas usaha.
“Kita harus melihat bagaimana kebutuhan pelaku IKM dan bagaimana pemerintah menaungi mereka. Jangan sampai produk mereka sudah dikenal luas, tetapi pemerintah justru tidak mengetahui potensi besar yang ada di masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut Lina menyampaikan, para pelaku IKM di Tasikmalaya saat ini masih menghadapi sejumlah kendala, diantaranya persaingan pasar yang semakin ketat serta ketersediaan bahan baku yang fluktuatif. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dan solusi konkret dari pemerintah daerah maupun provinsi.
“Kita harus mengetahui secara holistik permasalahan yang dihadapi IKM, baik dari sisi pasar maupun bahan baku. Dengan begitu, intervensi kebijakan yang diberikan bisa tepat sasaran,” jelasnya.
Ke depan, Komisi II DPRD Jawa Barat mendorong agar kualitas dan kuantitas produksi IKM terus ditingkatkan. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan pendampingan dalam proses perizinan, khususnya untuk membuka peluang ekspor.
“Harapannya, IKM di Jawa Barat, khususnya Tasikmalaya, tidak hanya berkembang di pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor. Namun tentu diperlukan pendampingan dari pemerintah dalam memenuhi seluruh aspek perizinan dan standar yang dibutuhkan,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memastikan program dan kebijakan yang dirancang dalam APBD 2026 dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor industri kecil dan menengah di daerah.*
