 |
| Caption : Anggota DPRD Jawa Barat H.Tedy Rusmawan |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,– Anggota DPRD Jawa Barat H.Tedy Rusmawan dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi baru-baru ini melaksanakan kegiatan Reses II Tahun Sidang 2025-2026.
Reses merupakan salah satu bentuk kewajiban anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihannya guna mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat,ungkap Sekretaris Fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) DPRD Provinsi Jawa Barat ini melalui telepon seluler kepada lenterajabar.com.Senin 2 Maret 2026.
Dalam kegiatan reses ini,H. Tedy Rusmawan menyerap langsung aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Berbagai persoalan disampaikan warga, mulai dari kebutuhan infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas umum, hingga peningkatan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.
Politisi senior partai berlambang partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini mengungkapkan pada reses ini ada 5 hal penting yang menjadi perhatian yaitu :
1.Terkait program makan bergizi gratis (mbg),dari aspirasi yang disampaikan konstituen dalam menu mbg tersebut kualitas hingga menu makanan yang asal-asalan yang tidak layak konsumsi dibagikan kepada siswa seperti buah yang sudah busuk, kurma kering dan berjamur serta makanan yang basi yang di sajikan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) ,tegas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jawa Barat ini.
Lebih lanjut dikatakan Kang Tedy sapaan akrab pria berkacamata ini,untuk itu Ia meminta pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional untuk lebih intensif mengawasi SPPG dan tegas memberikan sanksi bila SPPG tersebut tidak melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan yang telah tetapkan.
2.Aspirasi atau keluhan terkait Penonaktifan atau penyetopan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terjadi pada awal Februari 2026.Dengan penyetopan PBI ini berdampak sangat terasa oleh warga miskin tidak bisa mengakses layanan kesehatan, bahkan ada yang tertahan di rumah sakit dan diminta bayar mandiri akibat kartu PBI mereka dinonaktifkan.Di contohkanya ada pasien gagal ginjal yang harus cuci darah saat mau berobat tidak dilayanai karena kartu bpjs nya sdh di stop tanpa pemberitahuan.
Untuk itu Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pembangunan ini, meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan masyarakat miskin,sehingga warga yang tidak mampu dapat di bantu oleh negara dalam hal pembayaran iuran untuk kesehatan tersebut.
3.Persolan klasik yang tetap hangat di bahas yaitu terkait sampah,sampai saat ini penaganan sampah menjadi PR pemerintah,untuk itu Kang Tedy mengimbau kepada aparat kewilayah kecamatan dan kelurahan untuk terus bersinergi kepada para RT dan RW melakukan edukasi yang masif kepada warganya untuk melakukan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumbernya guna mengurangi beban TPS dan TPA.
Ditambahkan wakil rakyat penyuka olahraga tenis meja ini,beberapa waktu lalu mengunjungi Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti Kabupaten Bandung Barat.Saat meninjau langsung tersebut diungkapkannya masih ada percampuran sampah organik dan non organik dalam satu wadah,hal ini tentu menambah banyak bertumpuknya sampah di TPPAS mengingat keterbatasan daya tampung,tuturnya Zona V yang menjadi area pembuangan terakhir kini sudah melewati kapasitas maksimal (over capacity).
Adapun yang ke 4 yaitu aspirasi masyarakat soal harga Kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) saat bulan puasa Ramadhan yang dirasakan kenaikan harga cukup tinggi,untuk itu Anggota Bapemperda DPRD Jabar ini mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadan 1447 H dengan melakukan Gerakan Pangan Murah (GPM) atau melaksanakan Bazar Pangan Murah sehingga masyarakat dapat terbantu dan kegiatan ini harus masif di sosialisasikan,tegasnya.
Selain hal tersebut juga soal Infrastruktur masalah banjir di kelurahan Utama Cimahi yang beberapa waktu lalu banjir beberapa hari dan titik lainnya serta jalan jalan lingkungan warga banyak yang perlu perbaikan.
Kang Tedy menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam forum tersebut.Seluruh hasil reses yang telah dilaksanakan akan dilaporkan secara resmi ke DPRD Jawa Barat untuk dihimpun menjadi usulan aspirasi masyarakat dan menjadi bahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).(adv)
