Caption : Presiden Prabowo bersama Anggota Fraksi Gerindra yang duduk di komisi 1 DPRD Provinsi Jabar Mayjen (Purn) Dr. H. Taufik Hidayat, SH, MH,(foto Istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat secara resmi merilis rangkuman capaian strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto per Maret 2026. Langkah ini diambil sebagai respons atas maraknya disinformasi (DFK) yang beredar di masyarakat, sekaligus memberikan pemahaman jernih mengenai isu-isu krusial mulai dari diplomasi internasional hingga kedaulatan pangan.
Menanggapi polemik keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), pemerintah menegaskan bahwa badan tersebut adalah mandat Dewan Keamanan PBB untuk pengawasan gencatan senjata di Gaza.
Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menjelaskan bahwa duduk bersama di satu meja internasional tidak berarti mengubah pendirian politik.
Anggota Fraksi Gerindra yang duduk di komisi 1 DPRD Provinsi Jabar membidangi pemerintahan Mayjen (Purn) Dr. H. Taufik Hidayat, SH, MH,mengungkapkan, “Indonesia hadir di BoP karena kita peduli pada kemanusiaan di Gaza. Ingat prinsip diplomasi kita: if you’re not on the table, you’re on the menu. Kita tidak menyumbang Rp17 triliun seperti isu yang beredar; data resmi menunjukkan penyumbang utama adalah AS, Arab Saudi, hingga Qatar, sementara Indonesia tidak menandatangani komitmen donor tersebut,”jelasnya.
Lebih lanjut di jelaskan politisi senior partai berlogo kepala burung garuda ini terkait kerja sama perdagangan Arrangement on Resilient Trade (ART) dengan Amerika Serikat, Indonesia berhasil mengamankan surplus dagang senilai USD 232 miliar atau Rp3.900 triliun yang terkumpul sejak 1989. Melalui ART, keamanan data pengguna platform digital AS kini wajib tunduk pada UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia.
“Negosiator kita cerdas, mereka menyisipkan klausul National Interest sebagai syarat mutlak. Jadi, kedaulatan kita tetap terjaga,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 2 Kabupaten Bandung ini.
Sementara terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini telah menjadi kebijakan nasional di 107 negara. Di Indonesia, riset terbaru UI menunjukkan 86% penerima mengakui MBG meningkatkan minat belajar, meski 60% siswa sebelumnya tercatat berangkat dengan perut kosong.
Pemerintah juga bersikap tegas terhadap kualitas layanan. “Hingga Maret 2026, Badan Gizi Nasional telah menutup 49 dapur ‘nakal’ yang menyajikan menu di bawah standar. Kami membuka kanal pengaduan di nomor 127 agar masyarakat ikut mengawasi. Filosofi kita jelas: full plates fuel minds—anak tidak bisa belajar maksimal jika lapar,”ujarnya.
Di sektor energi, Indonesia berada pada jalur yang tepat (on track) untuk swasembada solar dan avtur pada tahun 2026. Hal ini didukung oleh peningkatan kapasitas Kilang Balikpapan dan pemanfaatan sawit (E50). Untuk bensin, swasembada ditargetkan tercapai pada 2028 dengan kapasitas 39,9 juta kL.
Sementara di sektor pangan, Indonesia mencatat sejarah dengan capaian swasembada beras sebesar 34 juta ton pada 2025. “Presiden Prabowo melakukan efisiensi besar-besaran. 145 regulasi pupuk dipangkas menjadi satu Perpres saja, yang dampaknya harga pupuk turun 20% dan harga beli gabah petani terjaga di Rp6.500/kg. Ini bukan sekadar omon-omon, tapi fakta lapangan,” jelasnya.
Kinerja ekonomi nasional menunjukkan tren positif di bawah Menteri Keuangan Purbaya. Pada awal 2026, pendapatan negara tumbuh 9,5% (Januari) dan 12,8% (Februari). Penerimaan pajak bahkan melonjak di atas 30% berkat sistem Coretax yang otomatis dan pembersihan internal pegawai pajak yang tidak berintegritas.
Di sisi kemanusiaan, Satgas Percepatan Rehabilitasi Sumatera melaporkan progres yang masif per 3 Maret 2026. Infrastruktur jalan dan jembatan nasional telah 100% fungsional, 867 puskesmas beroperasi kembali, dan listrik pulih 99,99%. Dana rehab-rekon senilai Rp85,36 triliun terus disalurkan, dengan Rp21,85 triliun sudah diterima daerah terdampak.
“Fraksi Gerindra DPRD Jabar mengimbau warga untuk menyebarkan informasi berbasis data ini guna menangkal fitnah. Mari kita fokus pada hasil nyata. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian energi, pangan, dan kualitas SDM yang lebih baik,” pungkasnya.(Red/AP)
