Penguasaan informasi hari ini tak lagi sepenuhnya berada di tangan kekuasaan pers atau wartawan.Tapi sudah bergeser ke ruang yang tak kasatmata. Kehadiran media sosial (medsos) dan platform digital kini bukan sekadar saluran informasi, melainkan menjadi aktor utama yang mengatur apa yang dilihat, dibaca, dan dipercaya publik.
Contohnya, fenomena podcast di YouTube menjadi tanda paling mencolok mata. Melalui format sederhana yakni kamera, mikrofon, dan narasumber. Ternyata podcast mampu menarik jutaan penonton.
Popularitasnya tak lagi ditentukan oleh kedalaman liputan, melainkan oleh daya tarik personal dan kemampuan memancing atensi dan emosi penonton.
Sehingga secara perlahan-lahan hal itu mampu menggeser peran wartawan televisi, yang bekerja dari lapangan, mengedit berita hingga dikirim ke ruang redaksi. Semua itu pun ditempuh dengan tetap berpegang teguh pada UU Pers dan etika jurnalistik.
Di saat yang bersamaan, saat ini telah menjamur medsos baik TikTok, WhatsApp, Instagram, Facebook dll, semua itu kian meredupkan pamor media online, apalagi media cetak.
Konten singkat, visual, dan emosional lebih mudah dikonsumsi dibanding laporan panjang yang membutuhkan waktu dan kerja kerja jurnalistik.
Banjir informasi instan ini menandai satu hal penting yakni ekosistem informasi sedang berubah total.
Padahal saya dan semua wartawan, itu bekerja melalui tradisi jurnalistik yang berjenjang. Mulai dari peliputan di lapangan, verifikasi data, penyuntingan oleh editor, hingga penerbitan.
Proses ini tak hanya bertujuan menghasilkan berita berkualitas, tapi juga menjaga akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik. Namun di era digital saa ini, proses itu dianggap lambat dan tidak relevan dengan ritme saat ini.
Tak hanya itu, kehadiran content creator dan influencer pun mampu menggeser logika lama. Informasi kini tidak lagi harus melewati ruang redaksi wartawan. Siapa pun kini bisa menjadi wartawan dan mencari berita. Tanpa ada kewajiban cek fakta, tanpa mekanisme koreksi, dan tanpa tanggung jawab etik.
Peran gatekeeper yang dulu dipegang media mainstream kini perlahan digantikan oleh Algoritma. Suatu sistem yang bekerja berdasarkan pada keuntungan dan popularitas, bukan pada kepentingan publik.
Karena Algoritma sendiri tidak bertanya apakah informasi benar, berimbang, atau berdampak bagi masyarakat. Ia hanya menghitung interaksi, klik, like, share, dan durasi tontonan.
Dampaknya informasi yang viral acap kali lebih berkuasa dibanding informasi yang faktual. Kebenaran pun kerap kalah oleh sensasi yang sifatnya viral.
Ketergantungan publik terhadap Google dan YouTube pun memperkuat kondisi ini. Koran dan televisi tidak lagi menjadi rujukan utama. Apa yang muncul di linimasa dan hasil pencarian dianggap sebagai realitas.
Tanpa disadari, arah publik sepenuhnya digerakkan oleh algoritma global yang tak memiliki tanggung jawab sosial sebagaimana pers.
Situasi ini semakin kompleks dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence (AI). Teknologi AI kini mampu menulis berita, merangkum peristiwa, bahkan menyusun narasi dengan kecepatan luar biasa.
Maka dari itu, jika tidak disikapi secara kritis, peran wartawan berpotensi tereduksi menjadi sekadar pengawas mesin, atau bahkan tersingkir sepenuhnya dari proses produksi informasi.
Akan tetapi persoalan utama bukan hanya ancaman teknologi, melainkan krisis kepercayaan pada jurnalis. Ketika pers sudah tak dianggap dengan kepentingan publik, karena terlalu rumit, atau terlalu kompromistis dengan kekuasaan.
Maka masyarakat pun akan mencari alternatif media sosial yang menyediakan ruang itu, meski tanpa jaminan kebenaran. Sehingga bisa jadi mereka menjadi salah satu pilar demokrasi.
Apakah ini berarti wartawan akan benar-benar tersingkir? Tidak sesederhana itu. Pers tidak sedang mati, tetapi sedang diuji. Di tengah dominasi algoritma, justru nilai-nilai jurnalistik-verifikasi, kedalaman, konteks, dan keberanian menjaga kebenaran-menjadi semakin penting.
Pertanyaannya kini bukan lagi soal siapa yang paling viral, melainkan siapa yang masih berani menjaga kebenaran. Di situlah masa depan pers ditentukan untuk bertahan sebagai penjaga nalar publik, atau larut dalam arus algoritma yang dingin dan tak bernurani. Mari kita renungkan bersama? Selamat Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2026.*
Jejep Falahul Alam
Pengurus PWI Jawa Barat
