 |
| Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat,Goerge Edwin Sugiaharto,S.I.P |
Kunker tersebut dalam rangka memperoleh data dan informasi penyusunan program serta anggaran tahun 2026. jelas legislator Partai Gerindra Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, George Edwin Sugiharto.S.I.P.
Saat kunker itu mengemuka soal perubahan regulasi dengan dihapusnya status rumah sakit khusus, berdampak langsung pada tata kelola layanan kesehatan paru di Jawa Barat.
Balai Kesehatan Paru Provinsi Jawa Barat di Cirebon kini harus terintegrasi ke dalam manajemen RSUD Sidawangi. Kondisi yang dinilai memerlukan penguatan kebijakan, sarana prasarana, serta sumber daya manusia agar pelayanan tidak mengalami penurunan kualitas.
Lebih lanjut dikatakan Kang Joss sapaan akrabnya,dengan adanya regulasi baru, rumah sakit paru tidak lagi berdiri sendiri dan balai kesehatan paru harus masuk ke dalam manajemen RSUD. Integrasi ini harus diikuti penguatan sistem dan dukungan anggaran agar layanan tetap maksimal,tutur politisi partai berlambang kepala burung garuda ini.
Menurutnya, Balai Kesehatan Paru di Cirebon memiliki peran strategis sebagai pusat layanan kasus paru, baik TBC maupun non-TBC. Namun hasil kunjungan menunjukkan masih dibutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp.200 miliar untuk peningkatan sarana prasarana, termasuk penambahan kapasitas tempat tidur pasien dari 100 menjadi 200 unit.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII meliputi Kota/ Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu ini, juga menyoroti pentingnya optimalisasi peralatan khusus seperti fasilitas kultur dan uji resistensi TBC guna memastikan efektivitas pengobatan.
“Alat ini sangat penting untuk memastikan pengobatan TBC benar-benar efektif dan mencegah terjadinya kekambuhan,” jelasnya.
Bukan hanya itu, Komisi V DPRD Jabar turut menekankan persoalan keterbatasan sumber daya manusia, terutama dokter spesialis paru dan dokter mikrobiologi klinik.
“Kami mendorong adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena tanpa SDM yang memadai, layanan kesehatan paru yang kita harapkan tidak akan optimal,” pungkas Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat yang juga Sekjen relawan setia Prabowo ini.(Red/AdPar)
