Caption : Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat,Mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH MH,(Foto Istimewa)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini tengah melakukan pemberhentian sementara terkait penerbitan izin pembangunan perumahan baru diseluruh Jawa Barat sebagai respon terhadap peningkatan resiko bencana khususnya banjir dan longsor. Seperti diketahui, pemberhentian izin tersebut dilakukan hingga kabupaten / kota melakukan kajian resiko dan penyesuaian rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang nantinya berdampak pada pembangunan properti di Jawa Barat.
Hal tersebut menjadi perhatian penting Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai bahan evaluasi program guna mendalami sejauh mana dampak positif dari kebijakan tersebut.
Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat,Mayjen (Purn) Dr. Taufik Hidayat, SH MH, mengungkapkan saat ini Komisi 1 tengah melakukan kajian dan pendalaman terkait kebijakan tersebut melalui rapat kerja bersama stake holder dan instansi terkait sebagai bahan Evaluasi Perizinan yang telah di lakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat . Selasa, (20/01/2026).
Hasil dari rapat kerja ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Komisi I dengan memberikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD dan melaksanakan rapar kerja dengan menghadirkan Gubernur sehingga mendapatkan solusi yang terbaik untuk Jawa Barat.
"Tindak lanjut komisi I nantinya akan kita laporkan ke pimpinan DPRD dan meminta ada rapat kerja lagi terkait dengan evaluasi perizinan dengan mengundang gubernur dan stake holder terkait "pungkas politisi partai berlambang kepala burung garuda ini.(Red/AdPar)
