KOTA BANDUNG .LENTERAJABAR.COM,- Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam kurun waktu sepanjang 2025 di sorot Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono,ST dalam forum Evaluasi Akhir Tahun 2025 yang di gelar Ikatan Wartawan Parlemen (IWP) di rooftop DPRD Jabar Jaln Diponegoro n0 27 Kota Bandung, Senin (29/12/2025).
Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyampaikan evaluasi beberapa kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepanjang 2025 dinilai menarik perhatian publik dan perlu penyempurnaan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan di sektor pendidikan, Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) adalah program hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah swasta (SMA, SMK, MA, SLB) di ganti menjadi program beasiswa kurang mampu.
Lebih lanjurt dikatakan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, hal ini juga membutuhkan sebuah proses pendataan bukan hanya berdasarkan DTSEN. Karena kami masih banyak menemukan rakyat yang tidak mampu ternyata tidak masuk ke dalam DTSEN,jelas wakil rakyat daerah pemilihan Jabar XII meliputi Kabupaten Indramayu,Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon ini,
khususnya terkait peran pesantren. Ono menilai pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya meningkatkan indeks pendidikan di Jawa Barat.
Ditegaskannya, alokasi bantuan ke pesantren berubah bentuk tidak lagi hibah tetapi menjadi program beasiswa santri. Atas kebijakan itu pun berdampak pada penyerapan anggarannya kurang optimal dari Rp 10 miliar yang dianggarkan namun hanya terserap sebesar Rp 5,1 miliar.
Ono mengungkap bahwa pada prakteknya ternyata ada beberapa kendala dalam penyerapan tersebut diantaranya adalah soal data siswa atau santri yang kurang mampu.
“Data pesantren yang di bawah Kemenag itu ternyata masih kurang baik. Ini ke depan perlu diperbaiki,” ujarnya.
Selain itu juga politisi partai berlambang kepala banteng moncong putih ini,menyoroti kinerja BUMD yang dinilai capaian targetnya masih minin,untuk itu DPRD Jabar mendorong untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja sehingga capaian pendapatan asli daerah(pad) terus meningkat,dari sudut pandangnya masih banyak potensi sumber pendapatan yang bisa di gali dengan meningkatnya pad ini tentunya dapat mendukung program pembangunan Jabar yang berkelanjutan,ungkapnya
Ono berharap, pada 2026 mendatang, koordinasi dan kolaborasi antara DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat semakin ditingkatkan, sehingga pelaksanaan program pembangunan di Jabar dapat berjalan lebih optimal dan merata sehingga menjadi barometer di Indonesia,pungkas pria berkacamata putra Indramayu ini.(rie/red)
