Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H.Sugianto Nangolah,SH,.MH
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat H.Sugianto Nangolah,SH,.MH,mengingatkan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.
Sugianto mengatakan bahwa penguatan mitigasi bencana harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah, terutama setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang menegaskan langkah kebijakan penanggulangan bencana berbasis pencegahan.
Kebijakan tersebut merupakan momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Menurutnya, mitigasi tidak boleh sebatas dokumen atau imbauan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, edukasi publik, serta penguatan sistem peringatan dini.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang mercy ini,Jawa Barat memiliki risiko bencana yang berlapis, dari banjir, longsor, hingga gempa. Karena itu mitigasi tidak bisa ditunda. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bergerak bersama,tutur Sugianto Selasa (2/12/2025).
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengendalian alih fungsi lahan, perencanaan tata ruang, serta penataan kawasan rawan bencana.Ia juga menyoroti perlunya integrasi data kebencanaan hingga ke tingkat desa agar respons terhadap potensi bahaya dapat dilakukan lebih cepat dan akurat
“Kepgub ini harus menjadi pedoman teknis yang benar-benar berjalan. Jangan sampai hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas,” kata Sugianto.
Menurutnya, penguatan mitigasi akan berdampak langsung pada keselamatan warga. Dengan tata ruang yang disiplin, pengawasan kawasan rawan, serta edukasi kebencanaan yang masif, risiko dapat ditekan dan kerugian dapat diminimalisasi.
Sugianto menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama bahwa upaya tersebut adalah investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat Jawa Barat.(Red/AdPar)
