 |
| Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Dr.H.Taufik Hidayat,SH.,MH,(Foto Istimewa) |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Penetapan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025.
Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil prediksi curah hujan dari BMKG yang menunjukkan potensi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sebagian besar wilayah Jawa Barat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrem, gelombang tinggi, hingga abrasi di beberapa daerah.
“Untuk mencegah dan menanggulangi dampak dari potensi bencana tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memandang perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana,” kata Dedi Mulyadi dikutip dalam keterangannya, Kamis (4/12/2025).
Terkait hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Mayor Jenderal (Mayjen) TNI (Purn) Dr.H.Taufik Hidayat,SH.,MH, memberikan dukungan dan apresiasi dengan adanya Kepgub tersebut , mengingatkan Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia.
Kang Taufik sapaan akrab legislator partai berlambang butung garuda ini mengatakan bahwa penguatan mitigasi bencana harus menjadi agenda prioritas pemerintah daerah, terutama setelah terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 yang menegaskan langkah kebijakan penanggulangan bencana berbasis pencegahan.
Menurut Anggota Komisi 1 yang membidangi pemerintahan ini menilai kebijakan tersebut merupakan momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Menurutnya, mitigasi tidak boleh sebatas dokumen atau imbauan, tetapi harus diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah, edukasi publik, serta penguatan sistem peringatan dini.
“Jawa Barat memiliki risiko bencana yang berlapis, dari banjir, longsor, hingga gempa. Karena itu mitigasi tidak bisa ditunda. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bergerak bersama,”tutur Taufik Wakil rakyat dari Dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung.
Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, terutama dalam pengendalian alih fungsi lahan, perencanaan tata ruang, serta penataan kawasan rawan bencana. juga menyoroti perlunya integrasi data kebencanaan hingga ke tingkat desa agar respons terhadap potensi bahaya dapat dilakukan lebih cepat dan akurat
Kepgub ini harus menjadi pedoman teknis yang benar-benar berjalan. Jangan sampai hanya berhenti sebagai aturan di atas kertas,karena keselamatan warga harus menjadi prioritas utama,tegas Taufik.
Ditambahkannnya penguatan mitigasi akan berdampak langsung pada keselamatan warga. Dengan tata ruang yang disiplin, pengawasan kawasan rawan, serta edukasi kebencanaan yang masif, risiko dapat ditekan dan kerugian dapat diminimalisasi. Farabi menegaskan bahwa upaya tersebut adalah investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat Jawa Barat.(Red/AdPar)
