Caption : Anggota DPRD Provinsi Jabar Mayjen (Purn) Dr.H.Taufik Hidayat, SH MH.foto Ist)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jabar Mayjen (Purn) Dr.H.Taufik Hidayat, SH MH,, dari Fraksi Partai Gerindra menyatakan, dukungannya terhadap Pemda Provinsi Jawa Barat yang menyiapkan lima Kantor Wilayah Gubernur yang difungsikan sebagai pusat komando penanganan kebencanaan di daerah.
Kelima kantor wilayah tersebut berlokasi di Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Bandung. Langkah ini merupakan bentuk kesiapsiagaan Pemdaprov Jabar dalam menghadapi potensi bencana alam yang meningkat seiring datangnya musim hujan.
Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jabar ini mengatakan, dari data yang ada,Hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat merupakan daerah rawan bencana alam, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang burung garuda ini mengingatkan pula mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh lintas lembaga ini harus didukung dengan adanya sejumlah jalur dan tempat evakuasi sampai ke tingkat desa dan kelurahan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembentukan Kantor Wilayah Gubernur merupakan bagian dari strategi mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman bencana di wilayah Jabar.
"Kantor gubernur wilayah ini disiapkan sebagai antisipasi komando saat terjadi bencana besar. Berdasarkan analisis, wilayah Cirebon menjadi lokasi paling aman sebagai pusat komando, sementara wilayah Purwakarta relatif lebih stabil," ujar KDM- sapaan akrab Dedi Mulyadi- dalam Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Melalui apel kesiapsiagaan tersebut, Pemdaprov Jabar menegaskan komitmennya membangun sistem tanggap darurat yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
"Yang paling penting bukan hanya tanggap setelah bencana, tetapi siaga sebelum bencana," tegas KDM
Menurut KDM, penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh unsur pemerintah dan masyarakat harus bersinergi di bawah koordinasi Pemdaprov Jabar
"Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Semua unsur, dari TNI, Polri, Basarnas, hingga relawan harus bergerak bersama melindungi masyarakat,"ujarnya.
KDM juga menekankan pentingnya kesadaran dan kesiapan masyarakat terhadap peringatan dini bencana. Ia menyoroti masih rendahnya kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan BMKG dan lembaga kebencanaan lainnya.
"Budaya siaga harus dibangun. Jangan menunggu bencana datang baru percaya pada peringatan dini. Percaya pada ilmu dan data itu bagian dari iman dan ikhtiar," pungkasnya. (AdPar/Red/*)
