Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari dari Fraksi Partai Amanat Nasional, H. Raden Tedi,ST,.MM (Foto Istimewa dok leja)
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari dari Fraksi Partai Amanat Nasional, H. Raden Tedi,ST,.MM menyampaikan pandangannya terkait jawaban Gubernur Jawa Barat atas pandangan fraksi-fraksi dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 12 November 2025.
Kang Tedi sapaan akrab Politisi senior partai berlambang matahari putih dengan 32 pancaran sinar ini.menilai bahwa jawaban Gubernur yang disampaikan melalui Sekretaris Daerah telah mencakup sebagian besar poin penting yang diajukan oleh fraksi-fraksi. Namun, ia menekankan pentingnya verifikasi lanjutan dalam pembahasan APBD mendatang.
“Jawaban Gubernur melalui Pak Sekda tadi cukup komprehensif, tetapi perlu kita cross check kembali dalam pembahasan APBD minggu depan. Kita ingin memastikan bahwa setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tutur wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar XII meliputi Sumedang,Majelangka dan Subang (SMS).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, menyoroti pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memanfaatkan sumber daya APBD secara optimal. Ia juga mengakui bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang penuh tantangan, terutama dalam hal efisiensi anggaran.
“Perjalanan dinas luar provinsi sudah ditiadakan, tunjangan perumahan diturunkan. Tapi pembangunan harus tetap berjalan. Ini ujian komitmen kita terhadap pelayanan publik,” tegasnya.
Menurut legislator yang membidangi pembangunan ini dalam konteks pembangunan, Kang Tedi mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional di Jawa Barat, termasuk pengembangan Bandara Kertajati sebagai pusat logistik dan perawatan pesawat, serta integrasi dengan Pelabuhan Patimban dan kawasan industri Segitiga Rebana.
Ia juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Jawa Barat, termasuk penyelesaian trase jalan tol dan pembangunan jalur kereta ganda di wilayah selatan.
“Kita harus pastikan bahwa investasi dan belanja modal juga menyentuh wilayah selatan. Konektivitas ke Pelabuhan Ratu dan Cianjur harus dituntaskan agar potensi wisata dan ekonomi bisa berkembang,” tambahnya.
Anggota Badan Anggaran ini berharap pembahasan APBD 2026 dapat menghasilkan alokasi anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami di Fraksi PAN akan terus mengawal agar APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk mewujudkan "Jawa Barat Istimewa,Lembur Diurus,Kota Ditata",” pungkasnya.(Red/Adpar)
