Caption : Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat bersama gubernur Dedi Mulyadi saat paripurna penetapan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Jawa Barat,
.
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara, menyampaikan, dokumen tersebut kini telah disahkan menjadi KUA-PPAS 2026 setelah melalui serangkaian pembahasan antara legislatif dan eksekutif.
"Jadi rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026 tadi sudah kita sahkan. Artinya kata ‘rancangan’ sudah hilang, sudah menjadi KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 karena sudah kita bahas dan sepakati bersama," ujar Iswara di Gedung DPRD Jawa Barat, Jumat (31/10/2025).
Iswara menjelaskan, dalam tahap awal pembahasan, Pemprov Jabar sempat mengajukan proyeksi APBD sebesar Rp31 triliun. Namun, setelah dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp2,458 triliun, total anggaran direvisi menjadi Rp28,4 triliun.
"Setelah pembahasan dengan komisi dan Badan Anggaran, volume anggaran yang semula Rp28,4 triliun naik menjadi Rp29,1 triliun. Alhamdulillah, ada penambahan yang disepakati bersama dalam KUA-PPAS 2026," katanya.
Terkait dampak pengurangan transfer pusat terhadap program pembangunan daerah, Iswara memastikan bahwa program strategis Pemprov Jabar tetap berjalan normal.
"Pak Gubernur sudah menyampaikan dalam pembahasan KUA-PPAS, Pemprov dan DPRD sepakat bahwa tidak banyak program dan kegiatan yang dikurangi. Yang berkurang itu justru belanja administrasi umum, perjalanan dinas, makan minum, ATK, dan belanja penunjang lainnya," jelasnya.
Ia menambahkan, dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2026 nanti, Jawa Barat masih mempertahankan sekitar 350 program dan 1.305 subkegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Lebih lanjut, Iswara menegaskan, pengurangan anggaran tahun depan berbeda dengan efisiensi pada tahun 2025 yang disebabkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
"Kalau 2025 itu efisiensi karena ada Inpres dan realokasi, sementara tahun 2026 ini berkurang karena kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi transfer ke daerah," tuturnya.
Ia juga mengingatkan bahwa efisiensi tahun 2025 telah menghasilkan dampak positif dengan realokasi sebesar Rp4,1 triliun untuk program yang lebih produktif.
"Angka efisiensi itu berhasil kita realokasikan untuk belanja yang lebih berkualitas jadi jalan, jadi jembatan, jaringan irigasi, ruang kelas baru, puskesmas, dan rumah sakit," ujarnya.
Menutup penjelasannya, Iswara menekankan bahwa arah pembangunan Jawa Barat 2026 tetap berfokus pada peningkatan kualitas manusia.
"Ukuran keberhasilan pembangunan itu ada di indeksnya. Kalau kita bicara Human Development Index atau IPM, berarti yang jadi prioritas tetap pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Itu yang paling besar anggarannya," pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan, banyak yang dikorbankan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026 yang telah disepakati dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat 31 Oktober 2025.
Antaranya kata Dedi belanja yang dikurangi adalah, perjalanan dinas, belanja makan dan minum (Mamin), penggunaan air, listrik, pemeliharaan aset, alat tulis kantor (ATK) dan melaksanakan work from home (WFH) untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar.
"Karena semakin banyak orang di kantor, semakin banyak air yang dipakai, listrik yang dipakai, semakin banyak jaringan internet yang digunakan," ujar Dedi.
Ini dilakukan lantaran berkurangnya dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Provinsi Jabar, sebesar Rp2,4 triliun. Sebab, APBD 2026 yang diperkirakan sekitar Rp31 triliun, hanya mampu dipastikan Rp29,1 triliun.(Adv)
