Caption : Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan (foto ist)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-- Pemkot Bandung akan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah dana Transfer ke Daerah (TKD) dipangkas Rp 600 miliar oleh pemerintah pusat.
PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri, dan dipungut berdasarkan peraturan daerah
PAD tersebut akan ditingkatkan terutama dari sektor pajak dan nantinya optimalisasi tersebut akan diarahkan pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT/PB1) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kita melihat beberapa peluang, di antaranya optimasi PB1. Kami juga melihat peluang peningkatan PBB, tetapi untuk meningkatkan pajak ini kita harus terlebih dahulu membuktikan manfaat dan benefit kepada para pembayar pajak," ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Selasa (21/10/2025).
Selain itu, Pemkot juga tengah mengupayakan dukungan anggaran dari pemerintah pusat, terutama untuk program yang berkaitan dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, mendapatkan pelayanan dasar yang layak dari pemerintah daerah.
"Kita sedang mencari cara memperjuangkan program dari pemerintah pusat, khususnya yang menunjang 6 SPM, sesuai arahan Mendagri dan Menteri Keuangan," katanya.
Farhan mengatakan, penyusunan anggaran tahun 2026 juga akan mengalami sejumlah penyesuaian akibat adanya pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp 600 miliar tersebut.
Atas kondisi tersebut, Pemkot Bandung akan melakukan efisiensi secara menyeluruh, terutama pada belanja operasional pemerintah.
"Ada penyesuaian karena ada pengurangan transfer daerah dari pusat. Itu akhirnya kita akan lakukan kemungkinan pembiayaan," ucap Farhan.
Dia mengatakan, efisiensi yang terbesar tentunya adalah untuk belanja sehari-hari para pimpinan yang sudah jauh berkurang seperti biaya mamin, BBM, dan perjalanan dinas.
Efisiensi juga diberlakukan hingga ke tingkat organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk fasilitas rapat dan konsumsi pegawai.
