Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.Mamat Rachmat,MSI
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026,khususnya yang berkaitan dengan sektor kesejahteraan Jawa Barat di tahun 2026.
Rapat yang digelar di Kantor Dinas Sosial Jawa Barat senin kemarin, diikuti oleh Dinas Sosial Jabar, sembilan UPTD pelayanan sosial, serta dihadiri Bappeda dan BPKAD. Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan program pelayanan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas kesejahteraan Jawa Barat di tahun 2026.
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Drs.Mamat Rachmat,MSI menyampaikan layanan sosial di Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar. Dari antrean panjang pasien ODGJ yang belum tertampung, fasilitas panti yang membutuhkan perbaikan, hingga kebutuhan dasar anak-anak di panti yang belum sepenuhnya tercukupi. Situasi ini menjadi sorotan utama Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat.
“RKUA-PPAS ini adalah landasan awal dalam penyusunan APBD. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung banyak daerah di Jawa Barat,” tutur Kang MR sapaan akrab Mamat Rachmat.
Menurut politisi Partai Nasdem ini,“Kita ingin agar anggaran yang disusun ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan lapangan. DPRD Jabar berkomitmen untuk memperkuat sektor kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting dari pembangunan sumber daya manuasia untuk Jabar Istimewa,kata Kang MR wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program, baik dari sisi perlindungan , maupun dukungan sarana dan prasarana . Selain itu adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Catatan dari rapat ini akan dibawa ke pembahasan selanjutnya bersama Badan Anggaran DPRD Jabar dan Pemerintah Provinsi.komitmen Komisi V: “Semangat Jabar Istimewa harus diwujudkan dengan layanan sosial yang kuat, merata, dan berkualitas. Itu yang akan terus kami perjuangkan dalam kebijakan anggaran 2026.”. (red/AdPar)
