Caption : Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan sertifikat kepada 4.500 lulusan SMA/SMK yang telah menjalani pelatihan khusus untuk bekerja di pabrikan mobil listrik BYD di kawasan Subang Smartpolitan.
Hal tersebut komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat serius menyiapkan sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif yang berkembang pesat.
“Sebanyak 4.500 lulusan SMA dan SMK di Jawa Barat sudah menyelesaikan pelatihan dan siap bekerja di BYD. Ini baru tahap awal, ke depan kemungkinan ada tambahan lagi 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja,” ucap Dedi saat menghadiri acara Semarak Vokasi (SERASI) di Sabuga, Bandung, Kamis (2/10/2025).
Lebih lanjut, ia menyebut kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor kendaraan listrik akan terus meningkat seiring berkembangnya industri otomotif global. Karena itu, pihaknya menargetkan agar SMA dan SMK di Jawa Barat benar-benar melahirkan lulusan yang siap masuk dunia kerja.
“Ini bukan sekadar ijazah. Mereka sudah lulus pelatihan, bersertifikat, dan siap terjun ke lapangan. Tinggal pembentukan mental. Untuk itu saya siapkan konsep pelatihan mental berbasis barak militer,” tambahnya.
Bahkan, ia menyebut, industri tidak lagi terbebani biaya besar untuk pelatihan karyawan baru. Sebab, saat ini pihaknya sudah mengambil peran menyiapkan tenaga kerja sesuai standar kebutuhan pabrikan.
“Industri jadi lebih efisien karena proses pelatihan dasar sudah ditangani pemerintah,” jelasnya.
Lebih jauh, Dedi mengungkapkan, pemenuhan tenaga kerja lokal adalah bagian dari strategi besar pemerintahannya dalam menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif di Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya pelayanan cepat, kepastian hukum, dan keamanan investasi.
“Saya ingin investasi di Jabar ini ramah. Perizinan tidak boleh bertele-tele, keamanan harus terjamin, tidak boleh ada premanisme. Negara harus hadir,” tegasnya.
Selain itu, Dedi memastikan pemerintah juga memberikan kepastian pada aspek pengadaan lahan dan menyiapkan tenaga kerja lokal untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
“Pemerintah harus bisa membaca kebutuhan industri, menjemput peluang, dan memastikan masyarakat ikut menikmati manfaat dari investasi,” pungkasnya.(rie/red)
