Caption : Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar, Deden Saepul Hidayat saat memberikan keterangan ke media
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan terus berupaya menyelesaikan status kepemilikan lahan 109 sekolah SMA dan SMK yang masih berdiri di atas tanah desa.
Sekretaris Dinas Pendidikan Jabar, Deden Saepul Hidayat, menegaskan langkah ini dilakukan bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan pemerintah desa.
“Prinsipnya Disdik dan BPKAD berkolaborasi. Kita juga sudah diskusi dengan Komisi I DPRD Jabar. Sekarang tinggal menunggu ketersediaan anggaran,” katanya, Selasa, 30 September 2025.
Ia menjelaskan, tanah desa tidak bisa diperjualbelikan atau dihibahkan. Karena itu, skema yang tersedia hanya sewa atau tukar guling.
“Cuma dua mekanismenya. Ada yang sewa, bahkan ada yang sewa nol rupiah, tergantung kesepakatan dengan desa masing-masing,” jelasnya.
Untuk skema tukar guling, Pemprov Jabar akan menyiapkan anggaran, meski nilainya sangat besar. “Kalau mereka minta tukar guling, kita siapkan. Tapi memang cukup besar. Estimasi sampai Rp3 triliun,” katanya.
Deden mengungkapkan, Gubernur Jabar juga telah memberi instruksi agar Dinas Pemberdayaan Desa melakukan kajian pembiayaan alternatif.
“Kita akan lihat kemungkinan pembiayaan dengan bentuk yang berbeda, agar lebih ringan untuk pemerintah daerah,” katanya.
Meski butuh waktu panjang, ia menegaskan solusi tetap harus dicari. “Kita sudah ajukan untuk 2026, tapi tentu bertahap. Sampai 2029 pun kita lihat apakah bisa terpenuhi. Yang jelas, kami akan terus melakukan pendekatan dengan kepala desa dan Apdesi agar tidak ada hambatan dalam proses ini,” pungkasnya.***
