Caption : Pimpinan DPRD Jabar menggelar konferensi pers usai rapat pimpinan di ruang Bamus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro 27 Kota Bandung, Selasa (9/9/2025)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat akhirnya menyatakan kesiapan untuk dievaluasi terkait besarnya tunjangan perumahan yang selama ini diterima. Tunjangan yang dinilai besar itu memicu kritik tajam dari mahasiswa dan masyarakat.
Tercatat, anggota DPRD Jabar menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 62 juta per bulan. Sementara itu, Ketua DPRD Jabar mendapat Rp 71 juta, dan Wakil Ketua menerima Rp 65 juta per bulan.Angka ini menimbulkan gelombang protes di tengah kondisi ekonomi yang sedang sulit.
Merespons hal tersebut, DPRD Provinsi Jabar menyatakan kesiapan untuk mengevaluasi tunjangan perumahan yang mereka peroleh. “ DPRD Jabar tadi sudah menggelar rapat badan musyawarah yang dihadiri Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-fraksi, dan disepakati untuk dilakukan evaluasi”.
Wakil Ketua DPRD Jabar, Ir. H. M.Q. Iswara, menegaskan bahwa pihaknya siap jika tunjangan itu dievaluasi,ungkapnya pada konferensi pers usai rapat pimpinan di ruang Bamus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro 27 Bandung, pada Selasa (9/9/2025).
Lebih lanjut dikatakan politisi senior partai golkar ini,momen evaluasi kali ini dinilai tepat. Sebab, bersamaan dengan pembahasan APBD Perubahan Jawa Barat yang sedang dalam penilaian Kemendagri.
Ditambahkan wakil rakyat daerah pemilihan Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi,ini waktu yang pas, dan semuanya akan kami serahkan ke Kementerian Dalam Negeri,pungkasnya.(red)
