 |
| Caption :Legislator Drs.H. Yusuf Ridwan. Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Barat saat membacakan pandangan Umum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.pada rapat paripurna Selasa (12/8/2025) |
Rapat Paripurna dihadiri Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa Karya Guna di dampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan, MQ Iswara dan Acep Jamaludin.
Rapat Paripurna dipimpin wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara .Turut hadir Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan, Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Herman Suryatman serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jabar.
Dari sembilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat ada Tiga fraksi menyampaikan langsung pandangan umum,sementara yang lain menyampaikan secara tertulis ke pimpinan DPRD.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Barat salah satu dari tiga fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara langsung yang dibacakan oleh Drs.H. Yusuf Ridwan. Fraksi partai berlambang Kabah ini menyampaikan pandangan kritis terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Juru bicara fraksi PPP Drs.H. Yusuf Ridwan. menekankan pentingnya transparansi, keberpihakan pada rakyat, dan kemandirian fiskal.
Pencapaian Pembiayaan Daerah: Apakah Berkelanjutan?
Fraksi PPP mengapresiasi realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang mencapai Rp1,76 triliun atau 253,28% dari proyeksi awal Rp693,39 miliar. Namun, Yusuf mempertanyakan sumber utama realisasi tersebut.
"Apakah ini berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang justru mencerminkan lemahnya perencanaan dan penyerapan anggaran tahun sebelumnya?" ujarnya.
Ia menegaskan, pembiayaan daerah tidak boleh sekadar menjadi solusi jangka pendek, melainkan harus memperkuat modal pembangunan berkelanjutan.
"Kami meminta penjelasan strategi Pemprov Jabar agar tingginya penerimaan pembiayaan tidak membebani fiskal di masa depan," tambahnya.
Target Pendapatan yang Minim dan Perlunya Kemandirian Fiskal
Fraksi PPP juga menyoroti kenaikan target pendapatan daerah yang hanya 0,31% (dari Rp30,99 triliun menjadi Rp31,09 triliun). Menurut Yusuf, angka ini terlalu kecil dan mencerminkan belum optimalnya upaya memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Perlu keberanian mengeksplorasi sektor ekonomi potensial tanpa membebani rakyat kecil," tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar V meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi ini.
Ditambahkan Yusuf selain itu, kenaikan tipis pada pendapatan transfer pusat dinilai mengindikasikan ketergantungan fiskal. "Kemandirian fiskal adalah prasyarat kemajuan yang berdaulat," ungkap Yusuf, sembari menekankan pentingnya asumsi makroekonomi yang realistis dan transparan.
Dinamika Belanja Daerah: Antara Efisiensi dan Kualitas Layanan
Pada sisi belanja, Fraksi PPP mencatat kenaikan alokasi dari Rp31,08 triliun menjadi Rp32,23 triliun (naik 3,73%). Namun, Yusuf mempertanyakan penurunan belanja operasi sebesar 1,33%.
"Apakah efisiensi ini akan berdampak pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan?" tanyanya.
Sementara itu, belanja modal melonjak 172,78% (Rp3,06 triliun), yang menurutnya memerlukan perencanaan ketat. "Infrastruktur harus selesai tepat waktu, sesuai spesifikasi, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," tegas Yusuf.
Penurunan signifikan pada belanja tidak terduga (76,22% atau Rp879,74 miliar) juga menjadi sorotan, terutama terkait kesiapan menghadapi bencana alam. Begitu pula dengan penurunan belanja transfer ke daerah sebesar 9,41% (Rp751,65 miliar) yang berpotensi mengganggu program lokal.
Komitmen Pengawasan dan Prinsip Amanah
Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan APBD 2025 dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. "Setiap rupiah dalam APBD adalah titipan rakyat yang harus dikelola secara amanah, adil, dan berpihak pada kepentingan umat," pungkas Anggota Komisi 1 yang membidangi pemerintahan ini.(red/sdw)
