Caption : Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Christin Novalia Simanjuntak,SH,MKN saar Raker dengan mitra kerja membahas Ranperda Perubahan APBD 2025.(Foto Istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 bersama mitra kerja komisi bertempat di ruang.rapat Komisi V Gedung DPRD Jabar Jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung Senin (11/8/2025)
Adapun rapat kerja tersebut dihadiri oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jawa Barat dan perangkat daerah lainnya turut diundang dalam sesi yang berbeda.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan,, bahwa rapat pembahasan ini merupakan tugas setiap komisi di DPRD Jabar untuk membahas rancangan APBD perubahan yang telah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat.
Selain itui rapat pembahasan ini dilakukan untuk mencermati Raperda Perubahan Anggaran Tahun 2025 tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan sesuai target dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Christin Novalia Simanjuntak, SH MKN. mengungkapkan Rapat Kerja pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Bersama Mitra Kerja merupakan bagian dari proses penyusunan kebijakan anggaran daerah,tutur Wakil rakyat dari daerah pemilihan (Dapil ) Jabar 9 (Kabupaten Bekasi) ini..
Dalam rapat ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan dan pemahaman untuk membahas lebih mendalam substansi Ranperda APBD Tahun 2025 yang lebih baik tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.
Semoga melalui proses yang transparan dan kolaboratif ini, APBD Tahun 2025 dapat menjadi instrumen yang menjawab tantangan hari ini, sekaligus mewujudkan masa depan Jawa Barat yang lebih maju, adil, dan sejahtera.,pungkas Christin yang juga Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat ini.(Red/AdPar)
