Caption : Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat Christin Novalia Simanjuntak, SH MKN saat kunjungan kerja ke Dinas Sosial(Dinsos) Provinsi Jawa Barat Di Kota Cimahi,Jumat (8/8/2025)
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR,COM,- DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Panitia Khusus (Pansus) VI tengah melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerang (Raperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Berkaitan dengan hal tersebut Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Sosial(Dinsos) Provinsi Jawa Barat Di Kota Cimahi,Jumat (8/8/2025)
Dalam kegiatan tersebut salah satu Anggota Pansus VI DPRD Provinsi Jawa Barat Christin Novalia Simanjuntak, SH MKN turut hadir dan aktif dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Lebih lanjut dikatakan SNS sapaan akrab Christin Novalia Simanjuntak,menyampaikan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk menyerap masukan dalam rangka membahas pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jawa Barat berkaitan dengan Perda Administrasi Kependudukan yang sedang disusun oleh Pansus VI,jelas legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Dikatakan,anggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesra, selain itu kunker, ini bertujuan menggali informasi, melakukan evaluasi, dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.
Menurut Christin , akurasi data kependudukan menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur.
“Tanpa data yang valid, pemerintah akan kesulitan dalam menyalurkan program-program dengan adil dan merata. Ini menyangkut hak masyarakat atas pelayanan negara,” tutur wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX (Kabupaten Bekasi) ini.
Pada kunjungan tersebut, rombongan Pansus VI berdiskusi dengan jajaran pejabat Dinas Sosial Jawa Barat mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, terutama terkait akurasi data, percepatan layanan, dan integrasi sistem informasi.
Selain itu DPRD mendorong agar koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota terus diperkuat.
Pansus VI menekankan pentingnya validitas data kependudukan untuk menunjang berbagai program bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
DPRD Jawa Barat siap memberikan dukungan regulasi dan pengawasan agar kebijakan administrasi kependudukan berjalan optimal.(Red/AdPar)
