BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Terkait musibah saat Acara pesta rakyat, Pernikahan “ Maulana Akbar dan Luthfianisa Putri Karlina” Anak dari Gubernur Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya
Bismillahirrahmanirrahim.
Menyikapi peristiwa musibah yang terjadi saat pesta rakyat setelah acara penikahan anak Gubernur Jawa Barat pada jumat, 18 Juli 2025, di Kabupaten Garut, di mana tiga orang masyarakat dinyatakan meninggal dunia dan beberapa lainnya mengalami luka-luka dalam rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pernikahan anak Gubernur Jawa Barat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Turut Berduka Cita yang Mendalam: Nyawa Rakyat Tak Boleh Jadi Korban Kelalaian. Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya tiga orang masyarakat dalam peristiwa tragis yang terjadi di Kabupaten Garut. Peristiwa ini bukan sekadar musibah, tetapi tragedi yang mencederai rasa keadilan publik karena nyawa rakyat melayang dalam konteks sebuah acara seremonial yang terkait dengan pejabat tinggi pemerintahan.
Dalam pandangan Islam, nyawa manusia adalah amanah ilahi yang sangat mulia. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: (QS. Al-Ma’idah: 32). Maka, setiap peristiwa yang menyebabkan hilangnya nyawa, apalagi karena kelalaian penguasa dalam menjamin keselamatan rakyat, harus ditanggapi dengan penuh keseriusan, keadilan, dan pertanggungjawaban.
PKS memandang bahwa pejabat publik, termasuk Gubernur, memiliki tanggung jawab moral dan syar’i untuk menjaga keselamatan warga dalam setiap tindakan, termasuk dalam kegiatan bersifat privat yang berdampak publik. Hilangnya tiga nyawa rakyat tidak bisa dianggap sebagai risiko biasa dalam keramaian.
Kami mendoakan agar para korban mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, sembari menegaskan bahwa tidak boleh ada nyawa rakyat yang dikorbankan karena kelalaian tata kelola, pembiaran.
2. Menyesalkan Terjadinya Tragedi dalam Momentum yang Seharusnya Penuh Kebahagiaan Fraksi PKS memandang bahwa setiap agenda pejabat publik, terlebih yang beririsan dengan ruang publik dan melibatkan massa dalam jumlah besar, perlu dirancang dengan kehati-hatian dan kepatutan. Kami menyesalkan bahwa momentum yang seharusnya menjadi momen bahagia justru berubah menjadi duka mendalam bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola acara, koordinasi lintas instansi, serta penanganan keamanan dan keselamatan publik, terutama saat acara tersebut mengundang antusiasme besar dari masyarakat. PKS mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar tidak terulang di kemudian hari. Rasa bahagia satu pihak tidak boleh mengorbankan rasa aman dan hak hidup pihak lain.
3. Mendorong Klarifikasi Terbuka dan Evaluasi Prosedur Pengamanan Publik Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan akuntabilitas publik, Fraksi PKS mendorong agar pihak penyelenggara, termasuk unsur pemerintah daerah yang terlibat, dapat menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan daerah serta memperkuat prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Kami juga mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama aparat terkait melakukan evaluasi terhadap prosedur pengamanan, manajemen kerumunan, serta standar pelibatan masyarakat dalam kegiatan besar yang memiliki potensi risiko tinggi. Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi untuk membangun sistem yang lebih siap, lebih peka, dan lebih berpihak kepada keselamatan rakyat.
4. Mengajak Para Pejabat Publik Menjaga Sensitivitas Sosial dan Kepatutan Etika Kepemimpinan Fraksi PKS memandang bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya secara administratif, tetapi juga moral dan sosial. Setiap tindakan, termasuk dalam kapasitas pribadi, memiliki dampak yang luas dan kerap dinilai oleh publik sebagai representasi dari etika kekuasaan. Karena itu, kami mengajak seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk senantiasa menjaga sensitivitas sosial, mengedepankan kepatutan, dan mempertimbangkan aspek kemanfaatan serta risiko dalam setiap aktivitas yang melibatkan masyarakat. Kehidupan publik menuntut kehatihatian ekstra, sebab kepercayaan rakyat dibangun dari keteladanan seharihari, bukan hanya dari kebijakan formal. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai momentum refleksi kolektif agar ke depan, segala bentuk aktivitas pemerintahan maupun pribadi yang berdampak luas dapat diselenggarakan dengan lebih bijak, aman, dan berorientasi pada perlindungan rakyat.
5. Mendorong Adanya Evaluasi Mendalam dan Pembelajaran Bersama Fraksi PKS mendorong agar peristiwa ini menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, maupun unsur lainnya yang terlibat. Evaluasi ini penting bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab kolektif demi perbaikan ke depan. Kami memandang perlunya peninjauan kembali terhadap standar operasional pelaksanaan acara publik yang melibatkan kerumunan besar, termasuk aspek pengamanan, akses keluar-masuk, serta antisipasi potensi risiko di lapangan. Bila diperlukan, kami terbuka untuk mendorong pembentukan forum dialog atau tim bersama yang melibatkan unsur DPRD, pemerintah, dan masyarakat sipil guna merumuskan panduan penyelenggaraan acara besar yang lebih aman dan tertib. Harapannya, peristiwa serupa tidak kembali terjadi, dan kita semua dapat belajar untuk menempatkan keselamatan serta kenyamanan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kegiatan yang melibatkan ruang publik.
6. Mengapresiasi Langkah Cepat Polri dan Mendorong Penegakan Hukum yang Berkeadilan Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat mengapresiasi langkah cepat dan sigap yang telah diambil oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polda Jawa Barat, dalam menindaklanjuti insiden di Kabupaten Garut. Respons cepat ini menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kejadian yang menimbulkan korban jiwa tidak diabaikan begitu saja. Kami mendorong agar proses penyelidikan dan penegakan hukum terus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan, Fraksi PKS juga percaya bahwa kerja aparat penegak hukum yang tegas namun humanis merupakan pilar penting dalam memperkuat supremasi hukum dan keadilan sosial di tengah masyarakat.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik kami terhadap rakyat Jawa Barat. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pejabat publik dan pemangku kepentingan lainnya. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bandung, 19 Juli 2025 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
