 |
| Caption : Anggota Pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tedy Rusmawan, A.T., MM (kedua kiri) bersama rekan saat melakukan konsultasi ke Direktorat BUMD,BLUD dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri RI |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Panitia Khusus (Pansus) VIII tengah melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Anggota Pansus VIII DPRD Provinsi Jawa Barat H. Tedy Rusmawan, A.T., MM dari Fraksi PKS mengungkapkan beberapa waktu lalu pihaknya melakukan kunjungan kerja untuk mendapatkan bahan masukan terkait perumusan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Panitia Khusus (Pansus) VIII DPRD Jawa Barat melakukan kosultasi ke Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri RI
Lebih lanjut dikatakan kang Tedy sapaan akrab legislator partai berlambang dua buah bulan sabit yang mengapit satu tangkai padi tegak lurus ini mengatakan, dari hasil konsultasi pihaknya mendapat sejumlah arahan dan masukan dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk perumusan Ranperda tentang Pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
“Pada prinsipnya kita mencoba mengadaptasikan persoalan-persoalan lokal di Jawa Barat terkait BUMD ini (agar) bisa kita sesuaikan,” jelas Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pemerintahan ini.
Adapun sejumlah arahan lain seperti soal rangkap jabatan, dan clustering BUMD juga menjadi catatan penting bagi Pansus VIII DPRD Jawa Barat dalam perumusan Ranperda Pembinaan kepada BUMD Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Jabar 1 Kota Bandung dan Kota Cimahi ini Karena kita punya 41 BUMD bukan hanya (BUMD) keuangan, ada juga non keuangan.dari 41 BUMD itu hanya 2 saja yang tergolong BUMD sehat. Dua BUMD sehat yang dimaksud yakni, Bank BJB dan PT Migas Utama Jabar (MUJ).
Menurut kang Tedy Pentingnya Ranperda tentang Pembinaan BUMD agar perusahaan daerah dapat dikelola dengan lebih profesional dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, pungkas anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Barat . (Red/AdPar)
