Caption : Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si,saat kegiatan penyebarluasan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan di Kel. Cipageran, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi.Jumat, 4/07/2025.
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,- Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si, menyelenggarakan kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat , Tahun Anggaran 2024-2025,
Kang Buky sapaan akrab legislator dari Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat,pada kegiatan ini mensosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Kegiatan ini berlokasi di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. (Jumat, 4/07/2025).
Acara sosialisasi ini dihadiri peserta dari berbagai unsur masyarakat, perangkat RT/RW, Karang Taruna, dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam paparannya, Kang Buky menegaskan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2023 menjadi dasar hukum penting dalam melindungi hak-hak perempuan sekaligus mendorong peran aktif mereka dalam pembangunan daerah.
 |
| Caption : Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. H. Buky Wibawa, M.Si foto bersama seuasai acara |
"Perempuan jangan hanya dijadikan objek pembangunan, tapi harus jadi subjek yang aktif, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan," tutur politisi partai berlambang kepala burung garuda ini.
Ia menambahkan, salah satu fokus utama Perda ini adalah meningkatkan kemampuan perempuan dalam kepemimpinan dan pengelolaan usaha, baik skala rumah tangga, industri kecil, maupun industri besar. Hal ini diharapkan mampu memperkuat posisi tawar perempuan di ruang publik dan ekonomi.
Kang Buky juga menyoroti komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya melalui pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), yang memberikan layanan konsultasi, perlindungan korban, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial.
Tak hanya itu, kampanye kesadaran untuk mendorong pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan juga terus digencarkan, termasuk dengan menyediakan akses mudah ke layanan pengaduan melalui saluran telepon dan layanan langsung lainnya.
Melalui kegiatan ini, Ia berharap masyarakat tidak hanya memahami isi Perda, tetapi juga turut serta mengawal implementasinya. "Kami ingin perempuan di Jawa Barat hidup lebih aman, bermartabat, dan berdaya di semua lini kehidupan," pungkasnya.(Red/AdPar)
