Caption : : Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri acara Forum Konsultasi Publik gelaran Disdukcapil Kota Bandung, di Hotel Mutiara, Bandung, Selasa, 1 Juli 2025.
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, -- Ketua DPRD Kota Bandung H. Asep Mulyadi, S.H., menghadiri acara Forum Konsultasi Publik gelaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, di Hotel Mutiara, Bandung, Selasa, 1 Juli 2025. Forum ini mengangkat tema “Akeselerasi Layanan Akta Kematian dan Penguatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Guna Mewujudkan Pelayanan Prima”.
Asep Mulyadi, yang biasa disapa Kang Asmul itu menuturkan, acara ini merupakan forum penting karena menjadi dasar dari pelayanan publik lainnya.
“Akta kematian menjadi dokumen penting tidak hanya berfungsi administrasi saja, tetapi di sana ada hak bagi ahli waris. Seringkali ketika bermasalah, semua berderet ke perbankan, dan lainnya,” ujarnya.
Untuk dapat memenuhi kebutuhan layanan, kata Kang Asmul, diperlukan akurasi data kependudukan untuk kepastian hukum. Saat ini masih banyak warga yang kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan. Kasus bermunculan karena warga tidak tahu prosedur atau cara.
“Bisa jadi karena faktor keterbatasan akses. Mereka enggan mengurus hal yang dianggap berbelit. Termasuk halnya proses birokrasi yang terlalu panjang. Maka perlu pembenahan melalui pemanfaatan teknologi,” tuturnya.
Kang Asmul menambahkan, pelayanan publik berbasis teknologi bukan lagi hanya piihan, tetapi keharusan. Oleh karena itu, sistem kependukan digital adalah upaya konkret menuju pelayanan publik yang terintegrasi.
“Sudah sewajarnya Bandung menjadi percontohan perkembangan layanan cepat ini,” katanya.
Meski begitu, ia menilai keberhasilan transformasi digital ini sangat tergantung kesiapan aparatur kewilayahan. Kecamatan dan kelurahan adalah ujung tombak pelayanan masyarakat. Mereka jadi garda terdepan dalam menyosialisaikan implementasi layanan IKD. Oleh karena itu, dewan mendorong dalam proses transformasi ini perlu alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Anggaran ini akan disiapkan pula untuk kesiapan pelayanan di kewilayahan.
“DPRD masih gencar mengalokasikan anggaran dibagi ke kewilayahan. Terutama untuk sosialisasi pelayanan kepada masyarakat. Ini akan menjadi integrasi data lintas sektor. Jadikan forum ini untuk menguatkan komitmen bersama, melaksanakan amanah dari publik,” tutur Kang Asmul.
Kepala Disdukcapil Kota Bandung Tatang Muhtar mengatakan, upaya peningkatan layanan publik ini merupakan amanat dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri. Disdukcapil Kota Bandung menggelar akselerasi layanan ini untuk memenuhi kenyamanan dan keamanan data publik.*
