Caption : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar H. Raden Tedi,S.T.,M.M(Foto Istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam Peningkatan anggaran infrastruktur jalan dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun juga menjadi fokus dalam RPJMD Jabar 2025–2029. Gubernur KDM mendorong agar kabupaten/kota hingga pemerintah desa ikut mengalokasikan anggaran serupa.
"Pembangunan harus dirasakan hingga ke desa dan harus melibatkan karang taruna serta tokoh masyarakat desa dalam kontribusi pembangunan Jawa Barat," ujar Dedi.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat,Dedi Mulyadi,mengungkapkan untuk menekan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi di berbagai wilayah.
Peningkatan belanja modal Jawa Barat dari Rp1,7 triliun menjadi Rp5 triliun dalam pergeseran APBD 2025 bukan sekadar pencapaian angka, melainkan harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Demikian hal tersebut diungkapkan Dedi Mulyadi, dalam Forum Pemimpin Redaksi Jawa Barat, Jum'at (20/6/2025).
"Pak Gubernur KDM melihat pertumbuhan ekonomi Jabar yang tinggi belum diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Indeks Gini Jabar 2025 masih di angka 0,428, lebih tinggi dari rata-rata nasional 0,3. Ini menunjukkan ketimpangan masih menjadi tantangan besar, meskipun ekonomi terus bergerak," kata Dedi.
Berkaitan dengan Hal tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar H. Raden Tedi,S.T.,M.M menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Jabar yang akan fokus mengalokasikan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk pembangunan infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur yang dimaksud meliputi, pembangunan jalan, irigasi, jembatan, sarana air bersih hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan di Jabar yang dinilai masih kurang merata.
Kebijakan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi tersebut menurut Kang Tedi dinilai sebagai langkah tepat untuk mengatasi ketimpangan dan kerusakan infrastruktur, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan ringan hingga berat.
“Fokus APBD 2025 pada infrastruktur sudah dikaji secara komprehensif oleh pemerintah. Salah satu persoalan adalah ketimpangan infrastruktur, terutama jalan-jalan yang rusak, baik ringan maupun berat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah yang harus segera ditangani,” tegas legislator dikomisi yang membidangi pembangunan ini.
Pembangunan infrastruktur, baik itu pembangunan jalan, irigasi, jembatan, sarana air bersih hingga fasilitas pendidikan dan kesehatan harus dilakukan secara terukur dan sesuai prioritas, dengan memperhatikan kondisi yang ada di lapangan.
“Pembangunan infrastruktur ini harus difokuskan pada wilayah-wilayah yang memang betul-betul membutuhkan, terutama jalan-jalan yang rusak parah dan berdampak langsung terhadap masyarakat” pungkas wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat XI meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini,(Red/AdPar)
