KABUPATEN BANDUNG BARAT.LENTERAJABAR.COM,- Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar agenda monitoring serta rapat kerja (raker) bersama mitra kerja di Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/6/2025), dalam rangka memperkuat fungsi pengawasan dan memastikan transparansi penggunaan anggaran daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar H. Raden Tedi,S.T.,M.M mengatakan, Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dalam forum yang melibatkan seluruh OPD mitra kerja ini, setiap masukan dan evaluasi disampaikan secara konstruktif demi memastikan pembangunan di Jawa Barat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Lebih lanjut dikatakan Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN), ,Agenda ini merupakan bagian dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024. Pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan efektivitas dalam penyerapan anggaran, demi menjamin manfaat langsung bagi masyarakat.
Komitmen untuk terus mengawal anggaran dan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat adalah bagian dari amanah yang terus diperjuangkan.
Fraksi PAN secara khusus menyoroti sektor infrastruktur, lingkungan, dan energi sebagai bidang yang memerlukan pengawasan ketat terhadap serapan anggaran dan capaian program. Mereka menekankan bahwa pelaksanaan program harus sesuai perencanaan serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Isu pengelolaan sampah juga menjadi sorotan penting dalam rapat ini. Fraksi PAN meminta perhatian serius terhadap persoalan sampah, yang kini telah memasuki fase darurat di beberapa daerah di Jawa Barat. Mereka menekankan bahwa penganggaran dan program pengelolaan sampah harus menjadi prioritas, agar tidak berdampak pada krisis lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Transparansi dan efektivitas anggaran adalah prioritas utama kami. Fraksi PAN akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tidak hanya sekadar terserap, tapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” tegasnya
Melalui monitoring dan dialog bersama perangkat daerah ini, Komisi IV DPRD Jabar berharap dapat menghimpun data dan evaluasi menyeluruh yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi strategis menjelang pembahasan akhir Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024.
“Transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif.”. (Red/AdPar).
