Caption : Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM.(foto Istimewa)
KOTA BANDUNG .LENTERAJABAR.COM,- Fraksi
Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan dukungan penuh terhadap
langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin usaha
pertambangan (IUP) di kawasan GeoPark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan
tersebut dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan Presiden terhadap
kelestarian lingkungan hidup dan aspirasi rakyat.
Ketua Fraksi
Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, menyebut pencabutan izin tambang di
kawasan geopark sebagai kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya
masyarakat Papua. Ia menegaskan, langkah tersebut telah menyelamatkan salah
satu kawasan keanekaragaman hayati laut paling penting di dunia dari ancaman
kerusakan ekologis.
"Langkah
Presiden ini harus kita dukung secara penuh. Bukan hanya karena menyelamatkan
Raja Ampat dari kerusakan, tetapi juga karena menunjukkan bahwa Presiden
Prabowo benar-benar mendengar suara rakyat," ujar Prasetyawati di Bandung,
Selasa (10/6/2025).
Beberapa hari
terakhir, kekhawatiran publik terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Raja
Ampat ramai disuarakan masyarakat, termasuk melalui media sosial. Prasetyawati
menilai respons cepat Presiden terhadap isu tersebut menunjukkan karakter
kepemimpinan yang peka dan responsif terhadap dinamika publik.
"Ini adalah
bentuk kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara visi, tetapi juga terbuka
terhadap masukan. Bahkan yang muncul dari media sosial sekalipun. Presiden mendengarkan,
dan kemudian bertindak," tambahnya.
Pencabutan IUP
ini mencakup izin milik empat perusahaan tambang yang diketahui berada di
wilayah GeoPark Raja Ampat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah
menyampaikan bahwa keputusan ini diambil setelah verifikasi lapangan dan
konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh adat dan masyarakat
lokal.
Fraksi Gerindra
DPRD Jabar berharap kebijakan tersebut menjadi titik awal dari langkah-langkah
lebih luas dalam perlindungan kawasan konservasi di Indonesia. Selain itu,
mereka juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perizinan
tambang agar tidak lagi terjadi tumpang tindih dengan kawasan yang bernilai
konservasi tinggi.
"Kami
optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, agenda pembangunan nasional
akan berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Ini adalah pesan bahwa
pembangunan tidak harus merusak. Justru harus menjamin keberlanjutan
bagi generasi mendatang," pungkas Prasetyawati.(rie/ris)
