Caption : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar,H. Raden Tedi saat memimpin rapat kerja bersama Bupati Kabupaten Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., di Kantor Bupati Subang Jl. Dewi Sartika No.2, Soklat, Kec. Subang, Selasa (6/5/2025).
KABUPATEN SUBANG.LENTERAJABAR.COM,- Wakil Ketua Komisi IV dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan rapat kerja (raker) dengan Bupati Kabupaten Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., di Kantor Bupati Subang Jl. Dewi Sartika No.2, Soklat, Kec. Subang, Selasa (6/5/2025).
Rapat tersebut membahas dua isu krusial, yakni maraknya pertambangan ilegal dan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Subang. Rapat tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat,jelas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar,H. Raden Tedi,S.T.,M.M. dalam keterangan kepada lenterajabar.com
Lebih lanjut dikatakan wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Subang, Majalengka, dan Sumedang (SMS), menyampaikan keprihatinannya terhadap keberadaan tambang ilegal yang masih beroperasi di wilayah Subang.
Politisi senior Partai Amanat Nasional ini menegaskan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya merugikan daerah secara ekonomi, tetapi juga berdampak buruk terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.
“Kami mendorong agar pemerintah daerah bersama Dinas ESDM segera mengambil langkah tegas untuk menertibkan tambang-tambang ilegal. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, tapi juga menyangkut keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan hidup,” tegas mantan aktivis Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah ini.
Ditambahkan Kang Tedi selain itu juga menyoroti pentingnya penyusunan RTRW yang sinkron dengan kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Subang. Ia berharap dokumen RTRW yang sedang dirancang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan strategis, termasuk pengendalian alih fungsi lahan dan penataan wilayah yang lebih berkelanjutan.
“Kami ingin RTRW Kabupaten Subang benar-benar menjadi pedoman yang kuat untuk pembangunan jangka panjang. Harus ada keseimbangan antara kepentingan investasi,perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat,”ujar politisi senior partai berlambang matahari putih dengan 32 pancaran sinar ini.
Ditambahknya rapat kerja ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan di daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,pungkas Sekretari Fraksi PAN DPRD Provinsi Jabar ini,(Red/AdPar)
