Caption : Anggota Pansus IV Drs.Mamat Rachmat,M.Si (kiri) saat rapat dengan pendapat di Ruang Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Stakeholder antara lain 1. Badan Pusat Statistik (BPS),
2. Kamar Dagang dan Industri (KADIN), 3. Bank Indonesia (BI),4. BPJS Ketenagakerjaan, 5. BPJS Kesehatan, dan 6. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI),membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2024.
Kemudian Pansus IV beruntun juga menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah pakar,antara lain : 1. Dr. Accuviarta, pakar ekonomi dan keuangan,2. Prof. Dr. Cecep, pakar kebijakan politik dan pendidikan, serta 3. Prof. Widya Setiabudi, pakar pemerintahan, hubungan luar negeri, dan hubungan internasional. RDP berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat, pada Selasa kemarin.
Anggota Pansus IV Drs.Mamat Rachmat,M.Si mengungkapkan,rapat ini merupakan bagian dari rangkaian proses pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2024,jelas Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar I Kota Bandung dan Kota Cimahi mengatakan,melalui forum ini, Pansus IV DPRD Jabar berupaya menghimpun data, masukan, serta informasi strategis dari berbagai pihak guna memperkaya substansi evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat,tutur aggota komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesra ini.
Lebih lanjut dikatakannya melalui forum ini, Pansus IV DPRD Jabar menggali masukan dan informasi relevan dari para ahli guna memperkaya substansi evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.terang politisi senior partai yang mengusung Tagline"Gerakan Perubahan" Restorasi Untuk Indonesia Maju!
Ditambahkan Kang Rachmat, Diharapkan melalui forum ini,pendapat,analisis kontribusi dan pemikiran yang diberikan para stakeholder dan Pakar ini mampu memberikan perspektif yang objektif, mendalam, dan komprehensif sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Gubernur Jawa Barat.(Red/AdPar)
