Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM
KOTA CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,-- Maraknya aktivitas tambang ilegal di berbagai daerah di Jabar menjadi sorotan dalam rapat kerja (raker) Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat.Dengan Cabang Dinas ESDM Wilayah Pelayanan IV Bandung, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.Senin ( 05/05/2025 )
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, MM.mengatakan, rapat kerja ini terkait dengan permasalahan Pertambqngan Ilegal di Wilayah Kerja Cabang Dinas ESDM Wilayah Pelayanan IV Bandung,jelas srikandi partai berlambang kepala burung garuda ini.
Lebih lanjut Bunda Pras sapaan akrab Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat ini, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak negatif dari tambang ilegal baik dari sisi lingkungan maupun potensi kerugian pendapatan daerah.
“Tambang ilegal ini berdampak pada dua hal besar. Pertama, kerusakan lingkungan yang bisa berakibat jangka panjang. Kedua, daerah kehilangan potensi pendapatan karena tambang ilegal tidak menyetor pajak,” tutur Wakil Rakyat daerah pemilihan Jabar VI Kabupaten Bogor ini.
Komisi IV telah merekomendasikan kepada dinas terkait, khususnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat (ESDM), untuk meninjau ulang seluruh tambang yang ada. Kajian dilakukan guna memastikan kesesuaian aktivitas tambang dengan rencana tata ruang wilayah.
“ESDM memiliki data bahwa ada kurang lebih ratusan tambang ilegal. Kami sarankan agar semuanya dikaji ulang, dicek apakah mereka berada di kawasan yang diperbolehkan oleh tata ruang. Kalau sesuai, bisa diupayakan legalisasi. Kalau tidak, harus dihentikan,” tegas Ketua PD PIRA Jabar ini.
Berdasarkan data di Jawa Barat dalam Kurun Waktu 2019 Hingga 2024 Terdapat 176 Tambang Ilegal Namun Sudah Dilakukan Penertiban dan di Tahun 2025 ini tinggal 25 Tambang Ilegal yang Akan Dilakukan Penertiban.
Ditambahkan Bunda Pras pendekatan ini bukan hanya soal legalitas usaha, tapi juga perlindungan jangka panjang terhadap alam dan masyarakat sekitar lokasi tambang.
“Kami ingin lingkungan tetap terjaga, dan pendapatan dari sektor pertambangan bisa kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” pungkas Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini.(rie/red)
