Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Irpan Haeroni,MS.(foto Istimewa)
KOTA BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk memfokuskan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu.
Hal itu disampaikan usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 yang digelar di Gedung Negara Cirebon, Rabu (7/5/2025).
Kegiatan Musrenbang ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Barat 2025–2029.
Mengusung tema "Menyongsong Jawa Barat Istimewa: Percepatan Transformasi Layanan Dasar", Musrenbang menjadi momentum strategis dalam mempercepat misi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menyikapi hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H.Irpan Haeroni,MS memberikan apresiasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama bagi warga kurang mampu dalam hal ini program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) harus terus ditingkatkan dan tepat sasaran,ungkapnya melalui WhatsApp,Kamis (8/5/2025).
Menurut politisi dari Partai Gerindra ini,Rutilahu adalah program yang bisa dibilang sebagai program yang membanggakan dan dibutuhkan bagi masyarakat Jawa Barat, karena realitas yang kita lihat bahwa masih banyak masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan program bantuan rehab Rutilahu,jelas Kang Irpan.
Lebih lanjut dikatakannya Program Rutilahu adalah satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat yaitu; sandang, pangan, dan papan. Realitas hari ini dengan kondisi ekonomi yang ada, membuat masyarakat semakin membutuhkan keseriusan kita untuk menyikapinya,
Perlu diketahui, capaian program rutilahu sampai tahun anggaran 2023 di Provinsi Jawa Barat baru mencapai 84 ribu unit. Jumlah ini masih kurang sebanyak 16 ribu unit dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Indra Maha mengatakan pada tahun 2024 lalu pemprov menganggarkan perbaikan rumah sebanyak 2.600 unit.Pihaknya pernah mendata akhir tahun 2024, jumlah rutilahu yang perlu diperbaiki di kawasan kumuh Jabar itu sebanyak 6.000 unit lebih rutilahu.
sedangkan tahun 2025 ini pemprov hanya mengalokasikan 1.270 unit rutilahu.Jumlah tersebut masih jauh dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Permukiman dan Perumahan terhadap jumlah rutilahu di Jawa Barat.
Terkait serapan tahun lalu, Indra mengaku dari 2.600 unit rutilahu yang mendapat bantuan, terdapat sekitar 156 unit rutilahu yang ternyata tidak bisa ditangani melalui anggaran pemprov karena letak atau posisi rutilahu tersebut di luar deliniasi kawasan kumuh pemprov.
"Sesuai dengan arahan kemendagri, kami hanya berwenang dalam menuntaskan rutilahu di kawasan kumuh Pemprov. Nah 156 ada di luar kawasan kumuh kami," pungkasnya.(Red/AdPar)
