Caption : Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Jabar 9 Kabupaten Bekasi,H.Irpan Haeroni,SM .(Foto Istimewa)
KABUPATEN BEKASI.LENTERAJABAR.COM,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Jawa Barat daerah pemilihan Jabar 9 Kabupaten Bekasi,H.Irpan Haeroni,SM mengapresiasi 100 hari kinerja pemerintahan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja. Apresiasi ini didasari komitmen Pemkab Bekasi mendorong perubahan positif di berbagai sektor dalam waktu singkat, yang sejalan dengan cita-cita menjadikan Kabupaten Bekasi Bamgkit, Maju, Sejahtera.
Wakil rakyat yang duduk di Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat ini, mengapresiasi langkah progresif Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakil Bupati Bekasi dr Asep Surya Atmaja dalam upaya mewujudkan Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju dan Sejahtera,tutur Anggota Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Menurut Kang Irpan legislator partai berlambang kepala burung garuda,beberapa poin yang menjadi sorotan utama dalam Program 100 hari Kerja tersebut, yang pertama yakni pengangkatan 9.051 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pengangkatan PPPK tersebut merupakan yang pertama di Jawa Barat dan terbanyak di Indonesia.
Dia menggarisbawahi upaya Bupati dan Wakil Bupati Bekasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan kehadiran tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang lebih profesional serta memiliki kepastian status kepegawaian.
Apresiasi kedua yakni keberanian Bupati Bekasi dalam melakukan penertiban bangunan liar di sepanjang bantaran sungai di Kabupaten Bekasi.
Penataan atau penertiban dilakukan menyeluruh di semua tempat yang terjadi pelanggaran, termasuk pabrik yang berdiri di atas sempadan sungai.
"Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang tidak tebang pilih dalam penertiban bangunan liar atau tak berizin ini demi mengatasi persoalan banjir dan memperbaiki tata ruang wilayah".
Ketua DPD Tani Merdeka Kabupaten Bekasi ini mengapresiasi Bupati Bekasi yang telah menjalin kerjasama koordinasi dengan BBWS, Pemprov, dan Pemerintah Pusat untuk mendukung penertiban bangunan liar dan normalisasi aliran sungai.
Apresiasi ketiga terkait keberanian Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi Kabupaten Bekasi dalam mengisi kekosongan jabatan yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Hal lain yang menjadi akselerasi program 100 hari kerja Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi yakni kunjungan kerja ke pabrik-pabrik di Kabupaten Bekasi.
"Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan lowongan kerja bagi masyarakat lokal dan juga memastikan perusahaan-perusahaan tersebut memprioritaskan tenaga kerja lokal," paparnya.
Beberapa program 100 hari kerja itu mencakup beberapa sektor prioritas, antara lain:
a. Sektor Sosial dan Ekonomi
-Program Rumah Gotong Royong (Rutilahu)
-Operasi pasar murah dan stabilisasi harga bahan pokok
b. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
-Beasiswa Bhakti Bekasi
-Program Bekasi Berbudaya
c. Sektor Kesehatan dan Tenaga Kerja
-Bekasi Pasti Kerja Expo
-Program padat karya desa
-Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan
d. Sektor Infrastruktur dan Lingkungan Hidup
-Program Jalan Mulus Bekasi
-Revitalisasi sungai dan danau
-Penyediaan air bersih untuk masyarakat
e. Sektor Pemerintahan Transparan
-Audit internal dan eksternal
-Standarisasi SOP pelayanan
-Sistem pemerintahan berbasis data desa presisi
Adopsi Program Presiden Asta Harian
Selain itu, Bupati Bekasi juga menetapkan Asta Perintah Harian, delapan arahan utama yang wajib diterapkan oleh seluruh ASN dan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik.
Arahan tersebut meliputi:
1.Menjaga integritas dan profesionalitas ASN dengan inovasi berkelanjutan.
2.Responsif terhadap keluhan masyarakat dengan turun langsung ke lapangan.
3.Optimalisasi pendapatan daerah dan pencegahan kebocoran anggaran melalui teknologi.
4.Efisiensi belanja daerah tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
5.Meningkatkan digital leadership dan transparansi informasi pemerintahan.
6.Mempercepat serapan anggaran dan memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
7.Memperkuat kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
8.Mendukung sinergi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk percepatan pembangunan.(Red/AdPar)
