Caption : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. Raden Tedi,S.T.,M.M
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat H. Raden Tedi,S.T.,M.M mengatakan, Pembangunan jalan provinsi menjadi salah satu faktor penting dalam menggerakkan hilirisasi ekonomi di Jawa Barat. Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, maka mobilitas barang dan jasa dapat berjalan lancar, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jadi, alokasi anggaran Rp2,4 triliun untuk penanganan jalan serta penggantian maupun rehabilitasi jembatan di jalan provinsi merupakan terobosan penggerak ekonomi di Jawa Barat. Sehingga hilirisasi ekonomi dari kota ke desa dapat bergerak lancar dan menjadi kebangkitan ekonomi,” ungkap politisi senior partai berlambang Matahari putih dengan 32 pancaran sinar ini, menanggapi alokasi dana Rp2,4 triliun yang di anggaran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk penanganan jalan provinsi serta penggantian maupun rehabilitasi jembatan di Jalan Provinsi Jawa Barat,Senin 17 Maret 2025.
Lebih lanjut dikatakan Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jabar XII meliputi Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka ini, pembangunan jalan provinsi di Jawa Barat difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan pembangunan jalan baru yang strategis.
“Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar daerah, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” terang Sekretari Fraksi PAN DPRD Provinsi Jabar.
Pembangunan jalan provinsi juga dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan meningkatkan investasi di Jawa Barat. Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, maka biaya transportasi dapat ditekan, sehingga harga produk lokal dapat bersaing di pasar.
“Pembangunan jalan provinsi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat. Dengan adanya jalan yang baik, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan nyaman,” ujar legislator yang membidangi pembangunan ini.
Alokasi Anggaran Rp2,4 T
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan Pemda Provinsi Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk penanganan jalan provinsi serta penggantian maupun rehabilitasi jembatan di jalan provinsi.
“Ini fokus kita untuk tahun ini dan tahun depan,” ujar Dedi Mulyadi.
Setelah jalan provinsi semuanya dan dalam keadaan sempurna, Pemdaprov akan memberikan stimulus terhadap kabupaten kota yang tidak memiliki kemampuan anggaran untuk penanganan jalan dan jembatan.
Adapun kewenangan pengelolaan maupun penanganan jalan di Jawa Barat, sesuai UU Nomor 2 tahun 2022 tentang Jalan, terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan nasional.
Pemdaprov Jabar melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi, dan pemda kabupaten kota bertanggung jawab atas perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten kota.
Dinas BMPR Jabar bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan melaksanakan penanganan jalan provinsi di wilayah Jawa Barat, serta memastikan bahwa jalan-jalan di provinsi tersebut dalam kondisi yang baik dan aman untuk dilalui.
Sementara itu, tingkat kemantapan jalan di Jawa Barat telah mencapai 86,44 persen pada akhir tahun 2024 dan ditargetkan meningkat menjadi 87,51 persen pada akhir 2025 melalui perbaikan jalan sepanjang 272 kilometer.
Pada 2024, Dinas BMPR Jabar telah menyelesaikan perbaikan jalan sepanjang 221 kilometer dan memperbaiki lima jembatan..(Red/AdPar)
