Caption Anggota DPRD Provinsi Jabar Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol
KABUPATEN PURWAKARTA.LENTERAJABAR.COM,- Jawa Barat memiliki potensi bencana cukup besar dan tertinggi di Indonesia.Dari 27 Kota dan Kabupaten (kokab) 19 daerah termasuk daerah rawan bencana di Jawa Barat Seperti banjir, tanah longsor,angin puting beliung dan lain-lain.
Berdasar data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jawa Barat bencana meteorologi, bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan bencana lingkungan frekuensi dan intensitas bencana Jabar termasuk yang besar.
Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta 27 kabupaten dan kota di Jabar untuk meningkatkan kesiagaan terhadap potensi terjadinya bencana alam di musim penghujan saat ini khususnya banjir dan longsor.
Bey mengatakan bahwa Pemda Provinsi Jabar sudah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota mulai tanggal 9 November 2023 sampai 31 Mei 2024.
"Status siaga darurat bencana, tapi hanya mengingatkan belum berdampak pada penggunaan anggaran. Jadi mengingatkan seluruh kabupaten dan kota agar siaga karena sangat rentan terhadap bencana," ungkapnya di Gedung Sate Kota Bandung Senin (4/12/2023).
Menyikapi hal tersebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Toto Purwanto Sandi, SE., M.Ipol dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X (Kab. Karawang dan Kab. Purwakarta) mengatkan," pihaknya mendukung dan mengapresiasi apa yang dilakukan pihak pemerintah daerah provinsi (pemdaprov) Jawa Barat tersebut,ungkap Kang TPS sapaan akrab anggota legislatif (Aleg) Fraksi Partai Demokrat ini.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai berlambang bintang mercy ini Untuk itu, masyarakat dan stakeholder yang ada di Jawa Barat tentunya harus bersiap-siap menghadapi semua itu ,kata anggota komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Adapun bencana alam yang kerab melanda daerah Jabar seperti terjadi di Kab Kuningan,Tasikmalaya, Sumedang, Kab. Bandung, Kab Bandung Barat, Kab.Cianjur, Kab Bogor, kota/Kab Bekasi, Kab Karawang, Kab/kota Cirebon termasuk juga kota Bandung.
Ditambahkan Kang TPS Untuk itu diharapkan pemerintah daerah harus gencar mengedukasi masyarakat bagaimana menghadapi resiko bila terjadi bencana selain itu juga sarana dan sumber daya manusia harus selalu dalam kondisi siap siaga apabila terjadi peristiwa kebencanaan,pungkas legislator alumni lulusan Magister Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.(Rie/AdPar)
