Notification

×

Iklan

Iklan

Toto Purwanto Sandi : Pansus Raperda PDRD Kenker ke Bapenda Karawang dan KIIC

Selasa, 09 Mei 2023 | 21:31 WIB Last Updated 2023-05-18T12:01:53Z

Caption : Anggota Pansus II DPRD Provinsi Jabar,Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol

KABUPATEN KARAWANG.LENTERAJABAR.COM
,- Membangun Jawa Barat membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Pajak dan retribusi menjadi sumber pembiayaan pembangunan perlu dioptimalkan.

Pembahasan Raperda Pajak Daerah dan Retribusi atau Raperda PDRD menjadi strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan.

Pemerintah Provinsi Jabar bersama DPRD Jabar sedang membahas terbitnya Perda baru yaitu Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Terkait dengan hal tersebut Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) ke Bapenda Kabupaten Karawang dilanjut ke Kawasan Internasional Industrial City (KIIC) dalam pembahasan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Selasa (09/03/2023).

Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Jawa Barat didampingi oleh Kepala Bapenda Jabar Dedi Taufik beserta jajaran ke Bapenda Kabupaten Karawang.



Anggota Pansus II DPRD Provinsi Jabar,Toto Purwanto Sandi, S.E, M.I.Pol mengatakan kunker ini dilakukan guna menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat.

Lebih lanjut dikatakan Kang TPS sapaan akrab Toto Purwanto Sandi,Kunjungan kerja ini merupakan rangkaian pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,jelas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Purwakarta dan Karawang ini.

Kehadiran Perda baru nantinya, setidaknya dapat menggali potensi pajak yang saat ini belum dikelola secara maksimal seperti kendaraan bermotor yang tidak mendaftar ulang atau KTMDU. optimalisasi pendapatan daerah diluar PDRD, sehingga pembiayaan pembangunan tidak terbatas hanya pajak atau retribusi.

Ditambahkannya melalui Perda baru tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah,optimalisasi Pengelolaan Pajak Air Bawah Tanah dan Pajak Air Permukaana dan aset milik Pemerintah Provinsi Jabar yang belum dikelola maksimal itu bisa dikelola secara maksimal pula,pungkas politisi senior berlambang bintang mercy ini.(Rie/AdPar)

×
Berita Terbaru Update