Caption : Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Achdar Sudrajad, S.Sos.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang layak huni di Jawa Barat semakin meningkat. Oleh karena itu, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, H. M. Achdar Sudrajad, S.Sos. meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperbanyak kuota dan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni pada 2023 dan tahun selanjutnya.
“Kami dari Komisi IV terus mendorong agar Pemerintah memperbanyak kuota dan anggaran perbaikan rumah tidak layak huni pada 2023 dan tahun selanjutnya. Hal ini dilakukan supaya jumlah rumah tidak layak huni di Jabar dapat menurun secara signifikan dengan cepat. Memang dibutuhkan political will yang tinggi dalam hal ini,” kata anggota dewan dari daerah pemilihan Jabar IX (Kabupaten Bekasi) ini
Di dalam APBD Jabar tahun 2023 anggaran untuk program Rumah Tidak Layak Huni (Rutiahu) sudah disetujui sebesar Rp.200 milliar.Dana tersebut, nantinya akan diperuntukan bagi 10 ribu rumah warga tersebar di 27 Kabupaten/kota di Jabar.
Menurut politisi senior Partai Demokrat (PD) Kehadiran program rutilahu khususnya bagi masyarakat yang belum menghuni tempat tinggal yang layak seperti di Kabupaten Bekasi untuk dilanjutkan bahkan perlu dimaksimalkan terutama dari jumlah penerima.
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang bintang mercy ini hal itu, didasarkan pada kondisi faktual, di kawasan pedalaman, masih banyak kondisi rumah yang tidak layak huni. dari sisi program pembangunan, rutilahu sarat manfaat.
Secara umum, kehadiran rutilahu sangat membantu masyarakat terutama yang mempunyai penghasilan terbatas . Kehadiran rutilahu ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan papan yang layak huni dan memenuhi sarat sehat dari sisi lingkungan.
Ditambah AHD sapaan akrab H. M. Achdar Sudrajad, dari hasil pemantauan komisi IV juga dari reses , rutilahu itu perlu direalisasikan di lokasi dengan kategori daerah yang padat.Program rutilahu dengan diluncurkan kembali di tahun 2023, harapannya bisa berjalan maksimal dengan memprioritaskan kawasan pedalaman yang nota bene Kumuh.
Tentang besaran dana yang dialokasikan sebesar Rp. 20 juta per unit. Alokasi anggaran itu agar maksimal perlu ada kolaborasi dari aparat Pemda dan masyarakat setempat. Semangat gotong royong untuk membantu warga di masyarakat itu harus digelorakan,pungkas AHD .(Rie/AdPar)
