.

Banggar DPRD Jabar Kunker Ke DPRD DKI Sharing Terkait Pembahasan Raperda APBD 2023

Caption : Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat H. Raden Tedi,ST 

DKI JAKARTA.LENTERAJABAR.COM
, - Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2023, Jumat (21/10/2022).

Rombongan Tim Banggar DPRD Provinsi Jawa barat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Oleh Soleh.di terima oleh Dr. Ir. H. Rasyidi HY., MM., CPA., MA bertempat di gedung DPRD DKI Jakarta Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat.

Menurut anggota Badan Anggaran H. Raden Tedi,ST kunker ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam upaya mencari masukan dan informasi dari lembaga legislatif ibu kota negara terkait mekanisme penggaran dimana tahun 2023 tersebut telah memasuki tahun politik.


Caption : Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat foto bersama anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta seusai pertemuan

Lebih lanjut dikatakan Anggota Legislatif (Aleg) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Jawa Barat H.Raden Tedi,ST . nantinya hasil kunjungan kerja ini akan dilaporkan dan dibahas kembali oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat untuk diputuskan. 

Masukan atau informasi yang kita dapatkan dalam kunker ini, nantinya akan kita sampaikan dan dibahas kembali oleh badan anggaran untuk diputuskan seperti apa sesungguhnya kebijakannya,jelas Tedi politisi senior partai berlambang matahari bersinar wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jabar XI meliputi Kabupaten Sumedang,Majalengka dan Subang (SMS) ini.

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD yang disusun oleh pemda bersifat anggaran berbasis kinerja sesuai dengan tuntutan reformasi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Daerah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat .(Rie/AdPar)