.

Sharing Informasi Terkait Ranperda Prakarsa ,BAPEMPERDA DPRD Jabar Kunjungi PT. Pembangunan Jaya Ancol

Caption : Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat 

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
, - Jawa Barat memiliki banyak potensi di bidang kepariwisata yang cukup besar tersebar di 27 Kabupaten dan Kota namun belum ada wadah yang mengatur tentang Usaha dalam bidang kepariwisataan. 

Menyikapi hal tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mendorong kemajuan sektor kepariwisataan

Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( BAPEMPERDA ) DPRD Provinsi Jawa Barat saat ini pun tengah melakukan kunjungan kerja ke berbagai lembaga atau badan yang dapat di jadi sumber guna menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

Berkaitan dengan hal tersebut Pimpinan dan Anggota BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Barat  melakukan kenjungan kerja (kunker) dengan mengunjungi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) Provinsi DKI Jakarta di jalan Kuningan Barat No. 1,Mampang Prapatan Jakarta Selatan.Kamis 8 September 2022.

Kemudian BAPEMPERDA DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol untuk Sharing Informasi Terkait dengan Ranperda Prakarsa DPRD Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggara Pariwisata. Jumat September 2022.


Caption : Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat (baju putih) saat menyerahkan cindramata kepada pimpinan PT. Pembangunan Jaya Ancol 

Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat  mengungkapkan melalui Ranperda kepariwisataan ini diharapkan pemerintah provinsi memiliki payung hukum yang memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dalam pengelolaan kepariwisataan di Jawa Barat yang pada akhirnya dapat meningkat kesejahteraan masyarakat

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Selain sebagai kegiatan ekonomi, pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan utama daerah.Oleh karena itu, pembangunan kepariwisataan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Diharapkan dengan adanya payung hukum akan terbangun sistem pengelolaan kepariwisataan yang mengintegrasikan sektor satu dengan yang lainnya, agar tercipta industri pariwisata yang baik dalam tatanan pengelolaannya,pungkas Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar daerah pemilihan (dapil) Jabar 9 Kabupaten Bekasi ini.(Rie/AdPar)