Caption : Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat saat sosialisasi dari KPK RI terkait Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menghadiri Sosialisasi dari KPK RI terkait Monitoring dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat,jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung Rabu (7/9/2022).
Wakil Ketua DPRD Jaba, Ahmad Ru'yat mengatakan, kedatangan KPK ke DPRD Jabar yakni sebagai komitmen bersama dalam memberantas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Oleh karena itu, dia mendukung KPK untuk melakukan pengawasan, khususnya dalam proses pembentukan anggaran.
"Komitmen bersama KPK dalam agenda Reformasi untuk memberantas KKN. Kami dukung sepenuhnya KPK, terus diperkuat dengan dukungan anggaran yang sangat signifilan," kata Ahmad Ru'yat di Gedung DPRD Jabar.
"Pemdampingan KPK dalam fungsi penganggaran supaya tercipta APBD yang efektif dan tepat sasaran," tambahnya.
Ahmad Ru'yat berharap, KPK bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih dari segala tindak korupsi, terutama di Pemerintah Daerah Jabar.
"Sehingga memberantas korupsi dapat di wujudkan. Mudah-mudahan kedatangan KPK ke Jabar bisa menciptakan kondisi pemetintahan yang bersih," harapnya.
Sementara itu, Direktur Koordinaai Supervisi Wilayah II Brigjen Yudhiawan menyampaikan, kedatangannya ke DPRD Jabar untuk melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
Pasalnya, lanjut dia, saat ini Provinsi Jabar menduduki posisi pertama dengan tindak korupsi terbanyak.
"Kami datang ke sini untuk monitoring evaluasi dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah Jabar," ucap Yudhiawan.
"Karena Provinsi Jawa Barat masih berdasarkan data menduduki posisi pertama di Indonesia dengan tindak korupsi. Terakhir kasus Bupati Bogor Ade Yasin," lanjutnya.
Yudhiawan juga mengharapkan dengan kedatangan KPK ke Jabar, bisa mencegah terjadinya aksi tindak korupsi.
"Kita harapkan dengan adanya kami hadir dalam rangka pencegahan. Semoga Jawa Barat bisa lebih baik lagi," tegasnya.
Perlu diketahui dalam Upaya pencegahan korupsi pemerintah Provinsi Jawa Barat Sejauh ini menerapkan program MCP (Monitoring Centre For Prevention ).
Adapun Komitmen pemberantasan korupsi terintegrasi pada Provinsi Jawa Barat yaitu :
1.Implementasi pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang baik mencakup 8 area yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Sistem Perizinan, Kualitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Dana Desa.
2.Melakukan penatausahaan barang milik daerah, pengamanan aset milik daerah melalui sertifiikasi dan melakukan upaya penyelesaian atas barang milik daerah yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.
3.Melakukan upaya dalam rangka meningkatkan optimalisasi pajak daerah
4.Mengimplementasikan pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah, dan pendidikan SDM Pemerintah Daerah.
5.Melaksanakan aksi dalam pemberantasan korupsi secara konsiten dan berkelanjutan. (Rie/Red)
