Caption : Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat menutup Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin 22 Agustus 2022.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dengan berbagai inovasi. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung.
Hal itu diungkapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana saat menutup Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin 22 Agustus 2022.
"Kita terus berinovasi mengentaskan kemiskinan. Pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan meningkat, gini rasio membesar. Mari kita menginovasi mengentaskan kemiskinan," kata Yana.
Yana mengatakan pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.
"Hal itu bisa dicapai melalui kolaborasi intervensi sehingga kemiskinan ekstrem dapat ditekan," katanya.
Pada tahun 2021 angka kemiskinan Kota Bandung sejumlah 112,5 ribu orang (4,37 persen), dengan angka kemiskinan ekstrem kota Bandung sebesar 1,92 ribu orang. Sebaran kemiskinan terbanyak ada di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, dan Batununggal.
Untuk itu, Yana meminta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan para camat untuk melakukan berbagai inovasi dan digitalisasi demi mempercepat proses pemulihan ekonomi yang berdampak juga pada kehidupan ekonomi masyarakat.
"Ikhtiar kita mengentaskan kemiskinan. Ini menjadi PR kita bersama. Dengan rakor (rapat koordinasi) kali ini kita bisa mengurangi kemiskinan di kota Bandung. Kita memanfaatkan digitalisasi bisa juga mengentaskan kemiskinan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappelitbang) Kota Bandung, Anton Sunarwibowo mengatakan, Pemkot Bandung melakukan berbagai strategi untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat ekstrem.
Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem
"Terakhir, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan," jelasnya.
Selain itu, perbaikan data kemiskinan ekstrem agar berbagai program menjadi lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.
"Sehingga dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran masyarakat dengan fokus lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem," katanya.
Ia berharap, terbangun kolaborasi
antara pemerintah pusat, daerah dan organisasi filantropi bisa terbangun dan semakin kompak dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Bandung.
"Sehingga memastikan setiap program baik pusat maupun daerah terkonvergensi dan tersinkronisasi untuk fokus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya.(Rie/Red)
