.

Anggota Bamus Drs.H. Daddy Rohanady Raker Jadwalkan Kegiatan DPRD

Caption : Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat  Drs.H. Daddy Rohanady

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,-
Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja (raker) pembahasan mengenai penjadwalan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan raker ini di pimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Jawa Barat H. Oleh Soleh, S.H . berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah, Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung .Senin , 15 Agusatus 2022. 

Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat  Drs.H. Daddy Rohanady. mengatakan, rapat Banmus dilakukan dalam rangka pembahasan, rencana penjadwalan pembahasan P2APBD Tahun Anggaran 2022, KUA PPAS Perubahan pembahasan Tahun Anggaran 2023, dan KUA PPAS Murni Tahun Anggaran 2023 ,jelas politisi partai berlambang burung garuda ini. 


Caption : Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja (raker) pembahasan mengenai penjadwalan DPRD Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut dikatakan Daro sapaan akrab Daddy Rohanady yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Provinsi Jawa Barat ini mengungkapkan tadi hari ini (Senin, 15/8/2022) akan di paripurnakan,namun karena belum ada kesepahaman,paripurna di jadwalkan kembali,ungkap wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Indramayu.Cirebon dan Kota Cirebon ini.

Selain itu, rapat Bamus ini juga membahas jadwal kegiatan DPRD bulan Agustus 2022. Dalam kesempatan yang sama, Banmus DPRD Provinsi melakukan penjadwalan kegiatan dan perencanaan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pembahasan beberapa Raperda serta rencana pelaksanaan Reses III Tahun Anggaran 2022-2023.

Perlu diketahui Badan Musyawarah (Bamus)merupakan salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang memegang peranan penting. Bahkan, bisa dikatakan Bamus adalah miniatur DPRD karena mewakili fraksi-fraksi yang ada di lembaga legislatif tersebut,  sebab sebagian besar keputusan penting yang diambil oleh DPRD harus melalui Bamus terlebih dahulu sebelum ke Rapat Paripurna.(Rie/AdPar)