.

Pansus III Cari Masukan Terait Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ke Provinsi Bali

Caption : Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat saat studi kompratif  dalam rangka Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja ke BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Selasa (21/6/2022).

BALI.LENTERAJABAR.COM
, - Legislatif Jabar memberikan atensi maksimal untuk penguatan perlindungan tenaga kerja secara luas, baik di sektor formal maupun informal informal.terkait hal tersebut para wakil rakyat di DPRD provinsi Jawa Barat yang tergabung dalam Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan saat ini tengah mengumpulkan berbagi informasi dan masukan dari berbagai elemen,

Salah satu upaya tersebut dengan melakukan studi komparatif berupa studi banding ke lembaga atau dinas yang berkaitan dengan raperda tersebut.Seperti daerah provinsi Bali yang memiliki Presentase Diatas Jabar, Pansus III Pelajari Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Informal .

Pimpinan dan Anggota Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Pelajari Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Para Pekerja Informal Provinsi Bali dalam rangka Penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja di Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, ke BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, Selasa (21/6/2022).

Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat mengatakan Presentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Informal di Provinsi Bali saat ini diatas Provinsi Jawa Barat yakni mencapai 7,5 persen dibanding Jawa Barat yang baru mencapai 5,5 persen.

"Memang kita harus belajar bagaimana cara meningkatkan kepesertaan khususnya pekerja di sektor informal", ucap Ahmad. (Rie/Red)