Caption : Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol.(kanan baju batik corak) saat kunker ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bogor.
BOGOR.LENTERAJABAR.COM,--Dalam
rangka mencari informasi tehadap kinerja mitra kerja Komisi III Komisi III
DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Keuangan, meliputi:
Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan
Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD
yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan
Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak
Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan
Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam
Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.
Rombongan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Komisi Tahun 2021 dan rencana kerja Tahun 2022. Bertempat di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bogor. Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 50 Kab. Bogor. Senin, (07/02/2022).
Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol. Sebagai lembaga legislatif,para wakil rakyat memiliki tiga fungsi.Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan (controling), penganggaran (Budgeting ) dan pembentukan perda (legislasi), terangnya seusai kunker.
Lebih lanjut
dikatakan srikandi partai
berlambang bateng moncong putih ini berkaitan dengan hal
tersebut,kunker ini merupakan wadah untuk mengetahui sampai sejauh mana target
hasil kerja mitra kerja yang dimasukkan dalam Rancangan Kebijakan Umum
pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat, tutur alumni strata dua ilmu politik
Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.
Ditambahkan politisi Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui kunker ke mitra kerja
Pihaknya dapat mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dalam penyusunan
program kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerinta Daerah (Pemda)
Provinsi Jawa Barat khususnya P3D Wilayah Kabupaten Bogor.sehingga ada
sinkronisasi dalam hal Program kerja (proker) dengan pendanaan dalam hal ini
pengganggaran sesuai dengan fungsi DPRD,pungkas wakil rakyat daerah
pemilihan (Dapil) Jabar VIII Kota Bekasi dan Kota Depok ini. (Rie/AdPar)
