.

Aleg Hj.Sumiyati : Komisi III Sambagi P3D Kabupaten Bogor Bahas Program dan Kinerja

Caption : Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III  DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol.(kanan baju batik corak) saat kunker ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bogor.

BOGOR.LENTERAJABAR.COM
,--Dalam rangka mencari informasi tehadap kinerja mitra kerja Komisi III Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat  yang membidangi  Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.  

Rombongan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bogor dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Komisi Tahun 2021 dan rencana kerja Tahun 2022. Bertempat di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Wilayah Kabupaten Bogor. Jl. Raya Jakarta-Bogor KM. 50 Kab. Bogor. Senin, (07/02/2022).

Menurut Anggota Legislatif (Aleg) Komisi III  DPRD Provinsi Jawa Barat Hj Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol. Sebagai lembaga legislatif,para wakil rakyat memiliki tiga fungsi.Sebagaimana  diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa DPRD mempunyai fungsi : pengawasan (controling), penganggaran (Budgeting ) dan pembentukan perda (legislasi), terangnya seusai kunker.

Lebih lanjut dikatakan srikandi partai berlambang bateng moncong putih ini  berkaitan dengan hal tersebut,kunker ini merupakan wadah untuk mengetahui sampai sejauh mana target hasil kerja  mitra kerja yang dimasukkan dalam Rancangan Kebijakan Umum pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, tutur alumni strata dua ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) ini.

Ditambahkan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui kunker ke mitra kerja Pihaknya dapat mengetahui apa yang menjadi skala prioritas dalam penyusunan program kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerinta Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat khususnya P3D Wilayah Kabupaten Bogor.sehingga ada sinkronisasi dalam hal Program kerja (proker) dengan pendanaan dalam hal ini pengganggaran sesuai dengan fungsi DPRD,pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Jabar VIII Kota Bekasi dan Kota Depok ini. (Rie/AdPar)