.

Reses Hj. Sumiyati, Anggota DPRD Jabar Tampung Berbagai Aspirasi Warga

Caption : Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sumiyati,SPd., M.I.Pol. saat melaksanakan kegiatan reses untuk menyerap aspirasi kinstituen.

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,--Reses merupakan kewajiban anggota DPRD yang mewakili daerah pemilihan (dapil) masing – masing untuk menampung, menghimpun, menyampaikan dan mengupayakan agar aspirasi rakyat dapat dipenuhi. Karena kita memiliki tanggung jawab moral yang besar baik secara aturan perundangan maupun secara politik kepada konstituen kita di daerah pemilihan masing-masing,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sumiyati,SPd., M.I.Pol.dalam keterangannya, Sabtu (1/1/2022). 

Lebih lanjut dikatakan srinkandi partai berlambang banteng moncong putih ini media reses disamping mendengar dan menyerap aspirasi dari masyarakat, anggota Fraksi PDIP juga menyampaikan hal–hal apa saja yang sedang dilakukan oleh pemerintah provinsi jawa barat kepada konstituen di daerah pemilihan (dapil) yang masing-masing.

Menurut Bunda Sum sapaan akrab Hj.Sumiyati seperti yang di lakukannya di daerah pemilihan (dapi) Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok.Saat masa Reses Sum selalu turun ke dapilnya untuk menemui para pemilihnya,walaupun Sum mohon maaf tidak semua dapat di kunjungi karena di batasi waktu dan titik reses sebagaimana yang di atur oleh sekretariat DPRD Provindi Jawa Barat.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini,walaupun dirinya belum sempat menyambangi para pemilihnya,namun dirinya tetap memperhatikan daerah pemilihannya dengan membawa aspirasi setiap reses untuk ditindaklanjuti pemerintah Kota dan Provinsi Jawa barat,terang legislator yang tinggal di Jl. Cemara Raya, No 34, RT01/64, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi

Sumiyati mengungkapkan dalam reses kemarin aspirasi yang dilakukan masyarakat denagn menyampaikan soal pembangunan / rehabilitasi drainase dan gorong – gorong jalan dan pemukiman, sebagai upaya penanggulangan banjir, pembangunan underpass atau fly over sebagai pengurai kemacetan.

“Selain itu masyarakat menginginkan pengelolaan lahan parkir agar tidak ada parkir liar, penataan wilayah pemukiman dan pertokoan,” Pungkas Sumiyati ibu dari tiga orang anak ini.(Rie/AdPar)