 |
| Caption :Menkeu Sri Mulyani Indrawati (baju batik) kedua dari kanan (foto dok Kemenkeu) |
ROMA.LENTERAJABAR.COM, - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ketidaksiapan dunia menghadapi pandemi Covid-19 telah menelan biaya hingga USD12 triliun dan 5 juta orang meninggal. Para menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 pun sepakat untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi atau pandemic preparedness.
“Persiapan untuk pandemi atau disebut pandemic preparedness sangat tergantung kepada pertama apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antar negara. Yang kedua apakah tata kelolanya akan diatur seperti apa, karena kita punya WHO. Dan yang ketiga yang terpenting pendanaan”, kata Menkeu pada Keterangan Pers setelah KTT G20 Italia,Ahad (31/10/2021).
Menkeu menyebut bahwa Presiden Joko Widodo di dalam intervensi pertama KTT G20 memaparkan tentang penguatan arsitektur kesehatan global. Penguatan tersebut meliputi kolaborasi antar negara dalam akses vaksin, protokol kesehatan antar negara begitu terjadi outbreak pandemi, dan bagaimana pendanaannya. Untuk itulah negara G20 sepakat membentuk satuan kerja yang disebut joint finance health task force.
“Disepakai akan ada joint finance health task force atau dalam hal ini satuan kerja antara menteri keuangan dan menteri kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan prevention, preparedness, dan response atau PPR dari pandemi yang task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Italia”, ujarnya.
Task force tersebut, menurut Menkeu, mendapatkan banyak dukungan pada pembahasan antar kepala negara. Peran Indonesia, lanjut Menkeu, menjadi penting karena Indonesia merupakan negara yang besar dan mempunyai komitmen terhadap vaksinasi yang mencapai 70%.
"Di dalam pertemuan summit ini adalah deklarasi agar 70% penduduk dunia paling tidak pada pertengahan 2022 harus sudah divaksin atau 40% pada akhir tahun ini. Ini membutuhkan dukungan terutama negara miskin yang sekarang ini jumlah vaksinasinya masih sangat rendah”, ungkap Menkeu.(Red/**)
