Notification

×

Iklan

Iklan

Komisi V: Pembangunan Daerah Harus Sesuai Filosofi Adat Budaya

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:19 WIB Last Updated 2021-10-21T12:19:20Z

Caption : Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe saat menerima catatan aspirasi Najelis Adat Sunda dan Aliansi Komunitas Budaya Jabar.


BANDUNG.LENTERAJABAR.COM, – Puluhan kelompok perwakilan Majelis Adat Sunda berpakaian pangsi melakukan unjuk rasa menyampaikan aspirasi  , Kamis, (21/10/2021).

Majelis Adat Sunda  keberatannya terhadap swastanisasi berbagai lahan kabuyutan dan kawasan sakral seluruh Jawa Barat.Pada orasi di depan halaman kantor DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung.

Mereka , Majelis Adat Sunda ini menuntut agar pihak DPRD Jabar meneruskan permintaan nya seperti stop swastanisasi di tanah kabuyutan seluruh Jawa Barat dan meminta untuk menyelamatkan Kebun Raya Bogor dan mengembalikan kepada fungsi awal yaitu fungsi Konservasi dan Cagar Budaya.

Setelah beberapa saat berorasi,para pengunjuk rasa itu di temui Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe mengatakan jika pihaknya akan bersama Majelis Adat Sunda untuk menolak pembangunan dibeberapa kawasan adat sunda terutama di Kota Bogor.

"Saya juga paham, bapak bapak berjuang bukan untuk bapak bapak, tapi untuk anak cucu kita nantinya. Kami juga akan terus minta masukan dari masyarakat sunda, supaya nantinya peraturan yang lahir dan adil bagi seluruh masyarakat," tuturnya.

Politisi senior Partai Gerindra ini mengatakan,"Kita akan bahas dan melibatkan masyarakat adat Sunda. Karena dalam membangun kita perlu filosofi Adat Budaya," tuturnya kepada media seusai menerima aspirasi.

Pihaknya juga akan menyurati Gubernur Jawa Barat yang merupakan perwakilan dari Pemerintah Provinsi untuk ikut menghentikan beberapa proyek yang menurutnya merusak kawasan adat di Kota Bogor,tegas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII ini.

Harris menambahkan pihaknya (DPRD-red) akan menyurati serta membahas lebih lanjut pembangunan proyek yang tengah berjalan saat ini dan akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dalam membuat peraturan daerah yang dapat dirasakan bagi semua kalangan masyarakat, pungkas Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar ini.(Red/Rie)

×
Berita Terbaru Update