Caption : Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita
JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,--Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyadari bahwa industri halal, ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik secara global maupun nasional.
Menyikapi potensi yang dimiliki itu, sudah seharusnya Indonesia bukan cuma sebagai konsumen halal terbesar, namun sudah seharusnya menjadi pusat produsen halal dunia.Demikian dikatakan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Rabu (20/10/2021).
Menurut Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita,untuk mendukung terciptanya ekosistem guna tumbuhnya ekonomi syariah dan industri halal nasional, dalam beberapa tahun ke depan, Kemenperin akan semakin intensif dan pro aktif dalam mendukung pemberdayaan industri halal nasional yang diwujudkan dalam beberapa program utama,tuturnya
Program-program tersebut di antaranya pembinaan SDM industri, meliputi penyelia halal, auditor halal, dan SDM industri halal. Kemudian, pembinaan proses produksi, termasuk jaringan informasi bahan baku dalam rantai pasok, peningkatan kualitas bahan baku, bantuan ketersediaan bahan baku, bimbingan produksi sesuai ketentuan halal, dan verifikasi bahan baku,paparnya.
Lalu, fasilitasi pembangunan infrastruktur industri halal, seperti Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Sertifikat Kompetensi Profesi SDM Halal, dan Laboratorium Uji Halal) dan pengembangan Kawasan Industri Halal.
“Kemudian, publikasi dan promosi untuk mencari dan membuka peluang pasar domestik maupun luar negeri, baik melalui kegiatan promosi, pelaksanaan business matching, juga kerja sama dalam negeri maupun internasional,” papar Menperin.
Selain menggiatkan program-program tersebut, Kemenperin juga merencanakan sebuah kegiatan untuk memberikan apresiasi khusus kepada berbagai pihak dan pemangku kebijakan yang berperan aktif dalam pengembangan industri halal nasional melalui Indonesia Halal Industry Awards 2021.
Dalam mendukung penyelenggaraan Indonesia Halal Industry Awards 2021, Kemenperin melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai kalangan, baik dari lembaga pemerintah, non pemerintah, industri, asosiasi, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, mulai dari tahapan penyusunan kategori dan indikator penilaian, hingga penjurian dan penetapan pemenang nantinya.(Rie/**)
