.

Pengelolaan Maritim Berpotensi Menghasilkan Pendapatan Sebesar Enam Kali APBN

Caption :  Letjen TNI Mar (Purn) Nono  Sampono, S.Pi., M.Si.(tengah) anggota MPR RI yang juga Wakil Ketua DPD RI narasumber diskusi Empat Pilar MPR RI di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (27/9/2021).


JAKARTA.LENTERAJABAR.COM,-- Indonesia adalah negara meritim terbesar di dunia. Luas lautnya mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia,  atau  sekitar 5,8 juta kilometer persegi. Sedangkan jumlah pulau yang ada diwilayah Indonesia mencapai 17.491 pulau.   Di dalam laut Indonesia terdapat potensi sumber daya yang sangat besar. Bukan hanya  ikan, tetapi juga bahan tambang, hutan mangrove, hingga terumbu karang.

Sayang, kekayaan yang sebegitu besar, itu belum dioptimalkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terbukti potensi maritime Indonesia  belum bisa menembus angka 22 % dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jauh di bawah Thailand yang hampir mencapai 40%, Jepang 54%, bahkan Tiongkok sebagai negara daratan mampu menghasilkan  48,6% dari pendapatan domestik bruto.

“Negara-negara besar di dunia sangat memperhatikan urusan kekuatan maritimnya, karena dua alasan. Yaitu    masalah ekonomi dan   keamanan. Makanya    Amerika,    Inggris,  Rusia,   Perancis, Jerman, dan Australia tidak pernah mengabaikan persoalan maritime, karena di sana ada kepentingan besar,” kata  anggota MPR RI yang juga Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Mar (Purn) Nono   Sampono, S.Pi., M.Si.  

Pernyataan itu disampaikan   Nono   Sampono,   pada   diskusi Empat Pilar MPR RI. Acara tersebut berlangsung di Media Center MPR/DPR/DPD RI, Senin (27/9/2021).  Tema yang dibahas pada diskusi tersebut adalah Meneguhkan Kedaulatan Maritim NKRI: Penguatan Pertahanan dan Keamanan. Selain Nono diskusi itu juga menghadirkan narasumber Siswanto Rusdi Pengamat Kemaritiman dan  Direktur Namarin. 

Minimnya kontribusi maritim terhadap Pendapatan Domestik Bruto, menurut Nono disebabkan karena kurangnya kemampuan dan kemauan memanfaatkan potensi kelautan. Terbukti, anggaran yang disediakan bagi pengembangan kelautan relative kecil. Padahal. meminjam hasil kajian Prof. Rokhmin Dahuri,  kalau  potensi maritime itu dikelola dengan baik,  maka penghasilan yang diperoleh bisa mencapai 6 kali APBN.

“Saya ingat kata-kata   jenderal Leonardus Benyamin Moerdani, kalau kita bicara tentang ekonomi yaitu kesejahteraan, maka kita harus bicara tentang keamanan. Antara kesejahteraan dan keamanan,  itu seperti dua sisi mata uang. Kita bicara keamaan tanpa   kesejahteraan maka salah. Demikian sebaliknya,” kata Nono menambahkan.

Pernyataan serupa disampaikan Pengamat Kemaritiman Siswanto Rusdi. Menurut Rusdi belum optimalnya pemanfaatan wilayah lautan nusantara bisa dilihat dari politik anggaran yang selama ini dijalankan pemerintah. Selama bertahun-tahun anggaran  untuk pengadaan alutsista tidak lebih dari 2%. Jauh di bawah anggaran Pendidikan  sebesar 20% APBN. 

“Waktu   merebut Irian Barat, angkatan laut  kita  memiliki 12 kapal selam,  belum termasuk kapal   perusak.    Kita  pernah punya pesawat tempur yang luar biasa dan juga pesawat pembom strategis.   Sekarang  kita tidak punya    pesawat pem bom, yang kita   punya cuma Fighter,  bukan pesawat pembom, strategis,” kata Rusdi menambahkan.

Dari sisi jumlah personil tantara,  kata Rusdi kondisinya semakin memprihatinkan. Saat ini,  TNI  angkatan laut yang harus mempertahankan 2/3 wilayah Indonesia, hanya  dibekali  kekuatan  sebanyak 70.000 personel. Sedangkan  Angkatan Udara 30.000 personel  dan Angkatan Darat sebanyak 300.000 personil.

“Harus ada perubahan paradigma menyangkut wilayah kelautan kita. Makanya saya juga tidak heran kalau melihat Menhan Prabowo Subianto berusaha memperbaiki alutsista, meski hanya bisa dilakukan secara perlahan,” kata Rusdi lagi.(Rie/Red)